Pemilu Rentan Konflik jika Calon Tidak Siap Kalah

Jakarta, era.id - Anggota Komisi V DPR RI dari Frakri Partai Gerindra, Nizar Zahro, mengatakan ada empat hal yang dapat mencoreng pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Keempat hal itu dia sebut bisa dicegah bersama oleh penyelenggara dan peserta pemilu.

Menurut Nizar, hal pertama yang dapat mencoreng pelaksanaan pemilu adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, terdapat data ganda atau kerap disebut “DPT siluman”.

Dia kemudian menjadikan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai contoh adanya masalah DPT yang mengganggu jalannya proses pemungutan suara.

Kedua, kata Nizar, pelaksanaan pemilu dapat tercoreng jika birokrasi tidak netral. Dia berharap pemerintah tidak memihak pada pasangan calon tertentu saat pelaksanaan pemilu.

Kemudian, hal ketiga yang dinilai Nizar dapat mencoreng pelaksanaan pemilu adalah jika penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat dan daerah, tidak netral, atau berpihak pada pasangan calon tertentu.

Nizar mengungkapkan, KPU dan KPU Daerah seharusnya menjadi contoh dan membuat sistem agar penyelenggara pemilu yang terjun ke lapangan bertugas jujur dan adil.

Lalu hal keempat, pelaksanaan pemilu akan tercoreng jika pasangan calon yang kalah tidak berjiwa besar menerima kekalahan. Perasaan tidak siap kalah dinilai Nizar rentan menimbulkan konflik.

"Baik pihak pendukung dan calon harus sama-sama siap untuk kalah maupun siap untuk menang,” ucap Nizar, dalam sebuah diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2017).

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Asis Deornay, berharap partai politik peserta pemilu tidak menjadikan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai materi kampanye. Menurut Asis, penggunaan isu SARA rentan memicu perpecahan.

"Jangan menjual isu-isu tertentu yang murahan, karena akan berdampak buruk ke depannya," ujar Asis.

 

Tag: