Jokowi Akan Hadir Sidang Tahunan MPR, Bagaimana Protokol Kesehatannya?
Semula direncanakan laporan kinerja lembaga negara akan disampaikan langsung oleh para pimpinan lembaga negara melalui Sidang Tahunan MPR.
Namun karena masih suasana pandemi, maka format acara kembali seperti Sidang Tahunan MPR sebelumnya. Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai Kepala Negara, Presiden Joko Widodo nanti yang akan menyampaikan laporan tahunan lembaga negara.
Protokol kesehatan akan tetap berlaku dalam penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR. Salah satunya dengan membatasi kehadiran fisik para anggota MPR RI dan tamu undangan. Anggota MPR yang tak hadir secara fisik bisa mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara virtual.
"Kehadiran fisik Presiden Joko Widodo sebagai wujud penghormatan tehadap kedaulatan rakyat yang dititipkan melalui MPR RI. Mengingat MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI yang dipilih langsung oleh rakyat. Pandemi COVID-19 bukan menjadi halangan mengurangi aktifitas agenda kenegaraan. Terpenting tetap memberlakukan protokol kesehatan," ujar Bamsoet usai bertemu Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Rabu (8/7/20).
Mantan Ketua DPR ini menyampaikan MPR sudah menyiapkan berbagai skenario agar Sidang Tahunan MPR RI saat pandemi COVID-19 bisa berlangsung khidmat. Dari mulai teknis peliputan oleh wartawan, hingga prosedur keamanan, sudah terkoordinir secara menyeluruh.
Baca juga: Menteri yang Kinerjanya Memble Patut Direshuffle
"Untuk memudahkan masyarakat, Sidang Tahunan MPR RI juga akan disiarkan secara langsung melalui saluran televisi nasional serta live streaming dari berbagai media sosial MPR RI. Kita manfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga masyarakat dari manapun bisa mengikuti jalannya Sidang Tahunan MPR RI," tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, forum Sidang Tahunan MPR RI bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail capaian pemerintahan selama setahun terakhir.
Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel.
"Kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya akan disampaikan secara gamblang oleh Presiden Joko Widodo. Sehingga rakyat bisa mengetahui sejauh mana lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara," pungkas Bamsoet.