31,9 Persen Publik Nilai Pemerintah Tak Terbuka Soal COVID-19
ERA.id - Lembaga Survei Charta Politika merilis survei bertajuk 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19'. Salah satu survei yang dibahas adalah tingkat keterbukaan pemerintah terkait kondisi pandemi COVID-19.
Hasilnya, sebanyak 31,9 persen responden menyatakan pemerintah tak terbuka tentang keadaan COVID-19. Sementara 65,3 persen responden menyatakan pemerintah terbuka soal wabah virus korona.
"Mayoritas mengatakan 65,3 persen dalam kuadran terbuka. Tapi buat saya sendiri memaknai ini sebagai seorang peneliti, buat saya angka 31,9 persen ini angka yang cukup besar," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam acara webiner, Rabu (22/7/2020).
Yunarto menyebut, presentase responden yang menganggap pemerintah tak terbuka soal COVID-19 terbilang cukup tinggi. Bahkan, angkanya naik ketika masuk ke pertanyaan percaya atau tidak responden dengan data yang dirilis pemerintah terkait persoalan COVID-19.
Dari hasil survei Charta Politika, sebanyak 40,9 persen responden menyatakan pemerintah tak terbuka soal rilis data COVID-19. Sedangkan 56,1 persen responden lainnya percaya dengan rilis data pemerintah tentang COVID-19.
Baca juga: Covishield, Kandidat Vaksin COVID-19 Pertama India
"56,1 persen betul lebih banyak yang mengatakan percaya, tetapi ada 40,9 persen menyatakan kurang percaya dan tidak percaya sama sekali," kata Yunarto.
Dia mengatakan, hasil tersebut bisa menjadi gambaran tantangan pemerintah dalam proses penanganganan COVID-19. Pemerintah, kata dia, harus bisa menumbuhkan kesamaan rasa terhadap pandemi ini.
"Saya pikir menjadi sebuah tantangan terbesar ya buat pemerintah melakukan proses penanganan COVID-19 bersama dengan masyarakat," ujarnya.
Diketahui survei tersebut dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.
Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.