Massa Tolak RKUHP Padati Depan DPR

Jakarta, era.id - Massa dari Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR. Mereka menuntut draft pembahasan RUU KUHP ditarik karena dinilai tidak demokratis.

Dari pantauan era.id, Senin (12/2/2018), aksi demo itu diikuti perwakilan LBH APIK, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Aliansi Masyarakat Adat dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI). 

Massa menganggap RUU KUHP bersifat menjajah dan kolonial. Mereka menyandingkan dengan KUHP produk Belanda. Selain itu, massa juga mengatakan RUU RKUHP tidak berpihak pada keberadaan lembaga independen negara seperti KPK, BNN, Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

Massa yang berunjuk rasa di depan gedung MPR/DPR, Senin (12/2/2018). (Yasir/era.id)

Massa tersebut terus berteriak RUU KUHP membunuh demokrasi dan mengekang kebebasan berekspresi. "RKUHP ngawur. Tolak, jangan dibiarkan!" ujar orator dari mobil komando.

Ketua Umum Forum Komunikasi Waria se-Indonesia Yulianus Rettoblau yang ikut turun ke jalan mengatakan, RUU KUHP ini tidak hanya merugikan kelompok waria, melainkan turut merugikan kelompok marjinal lainnya. 

"Kalau kemudian RKUHP ini disahkan, ini akan merugikan banyak orang, karena kepentingan banyak orang bukan hanya kelompok kita yang istilahnya marjinal," kata Yulianus.

Setelah berorasi beberapa jam, delapan perwakilan peserta aksi masuk menemui perwakilan Komisi lll. Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menyampaikan tiga poin pada Komisi III DPR, yakni terkait demokrasi, nilai-nilai kemanusiaan, dan over kriminalisasi.

"Itu yang kita sampaikan tadi agar apa yang dibahas, apa yang kemudian sedang dikaji harus melibatkan seluruh stakeholder, seluruh gerakan rakyat dan kemudian masyarakat yang berkepentingan agar didengarkan apa yang menjadi aspirasinya," tutur Nining.

Tag: rkuhp adalah ketua dpr