Pandemi COVID-19, DPR Minta Pemerintah Cermat Susun APBN 2021
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah cermat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, khususnya dalam situasi pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian perekonomian global dan nasional.
Hal tersebut disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan I Tahun 2020-2021 dalam rangka penyampaian pidato Presiden RI mengenai RUU APBN 2021 di Ruang Sidang Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Pemerintah harus dapat memperhitungkan secara cermat berbagai kemungkinan dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa yang akan datang serta menyediakan ruang fiskal yang antisipatif sehingga APBN 2021 dapat berjalan dengan efektif," ujar Puan.
Puan berharap APBN 2021 dapat digunakan untuk memperkuat bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan sosial, transformasi strategis, serta penguatan reformasi.
Untuk bidang kesehatan, Puan berharap pemerintah mengalokasikan APBN 2021 untuk percepatan penanggulangan pandemi COVID-19, termasuk penemuan vaksin untuk virus korona.
"Mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 melalui antara lain fasilitasi penemuan vaksin, penyediaan masker untuk rakyat, penguatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan alat kesehatan, penguatan PSBB, dan reformasi program Jaminan Kesehatan Nasional," ucap Puan.
Dalam pembahasan RUU APBN 2021 bersama Pemerintah, DPR menyebut bisa memahami beban berat APBN tahun depan. Pada 2021, defisit anggaran diperkirakan akan tetap tinggi, yaitu lebih dari 3 persen terhadap PDB. Adapun kinerja penerimaan 2021 diprediksi masih akan tetap tertekan.
Karenanya, kata Puan, DPR RI akan membantu pemerintah untuk memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas dan dapat mensejahterakan rakyat.
"DPR berharap RUU APBN 2021 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden republik Indonesia dapat memenuhi harapan rakyat Indonesia untuk dapat mengatasi permasalahan pandemi COVID-19 serta percepatan pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi," pungkasnya.