FSGI Bongkar Kebijakan Subsidi Kuota: Berpotensi Rugikan Keuangan Negara Rp1,7 Triliun
ERA.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengatakan program pemberian kuota belajar siswa Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) berpotensi merugikan keuangan negara mencapai sekitar Rp1,7 triliun.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) FSGI, Fahriza Marta Tanjung menjelaskan angka kerugian itu dihitung berdasarkan estimasi sisa kuota yang tak terpakai oleh siswa setiap bulan untuk pelaksanaan belajar jarak jauh (PJJ) selama pandemi COVID-19.
"Karena kuota sisa akan hangus bersamaan masa aktif kuota, kami memprediksi ada sekitar 15 dari 30 giga byte (GB) tidak akan terpakai," kata Riza dalam diskusi daring membahas kuota belajar, Minggu (27/9).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merilis input nomor ponsel siswa di data pokok pendidikan (dapodik). Data per 11 September menunjukkan nomor ponsel yang sudah terdaftar sebanyak 21,7 juta dari 44 juta siswa dan 2,8 juta nomor dari 3,3 juta guru di Indonesia. Adapun untuk mahasiswa, nomor ponsel yang telah tercatat sebanyak 2,7 juta nomor dari 8 juta mahasiswa, dan dosen 161 ribu dari 250 ribu dosen.
FSGI juga menilai data tersebut menunjukkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung selama ini tidaklah didominasi oleh PJJ Daring. Padahal untuk subsidi kuota internet ini Kemendikbud mengalokasikan dana Rp 7,2 triliun.
"Tidak sampai 50 persen siswa yang memiliki nomor ponsel untuk didaftarkan. Bahkan angka ini bisa saja berkurang setelah nomor ponsel siswa diverifikasi validasi nantinya,” sambungnya.
Dia menambahkan, data itu juga menunjukkan Kemendikbud dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ yang sudah berlangsung.
Mahasiswa dan Dosen Dapat Subsidi Kuota 50GB Berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ Luring maupun campuran.
"Berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya,” ucap Fahriza.