Tutup Mata dan Telinga, Pilkada Serentak 'Gas' Terus
ERA.id - Pemerintah tetap ngotot menggelar Pilkada serentak meski angka penularan COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Pemerintah seakan tutup mata dan telinga bila berkaca pada Pemilu di Sabah, Malaysia yang mengalami lonjakan kasus harian tertinggi corona (Covid-19) sejak Juni 2020, dan Capres petahana Amerika Serikat Donald Trump yang positif COVD-19 saat masa kampanye Pilpres AS.
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tak berpengaruh pada angka penularan COVID-19 di suatu daerah. Mahfud kemudian mencontohkan Provinisi DKI Jakarta yang tak menggelar Pilkada 2020, tapi angka kasus positif COVID-19 selalu tinggi.
"Di DKI yang tidak ada pilkada justru angka infeksinya tinggi, selalu menjadi 'juara satu' tertinggi penularannya," ujar Mahduf dalam konfrensi pers daring, Jumat (2/10/2020).
Dia menambahkan, dari 309 daerah yang menggelar Pilkada 2020 semua tercatat ada 45 daerah yang masuk zona merah, tapi saat ini tinggal 29 daerah saja. Sebaliknya, di daerah yang tidak mengadakan Pilkada justru zona merah naik, dari 25 daerah menjadi 33 daerah.
Artinya, yang terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan tak ada kaitannya dengan gelaran Pilkada 2020.
"Sehingga protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat dari hasil evaluasi hari pertama kerawanan itu tidak terletak pada daerah itu ada Pilkada atau tidak, tapi pada kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan," tegasnya
Karenanya, kritika dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat terkait Pilkada 2020 telah ditampung oleh pemerintah. Mahfud mengatakan, pemerintah sepakat untuk memperketat protokol kesehatan, tapi tidak berarti mengentikan tahapan Pilkada 2020.
Mesiki demikian, dia mengucapkan terima kasih pada seluruh lembaga dan organisasi masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah yang telah memberi saran agar pilkada mengutamakan kesehatan.
"Yang telah memberi saran agar Pilkada mengutamakan kesehatan itu kami ambil. Tapi teknisnya pilkada kita laksanakan, protokol kita perketat," pungkasnya.
Sebelumnya, Otoritas Malaysia melaporkan ada 260 kasus baru pada Kamis (1/10/2020). Sebanyak 118 berada di Kalimantan, di mana negara bagian Sabah berada. Sedangkan hari ini, Presiden AS Donald Trump dan istrinya dinyatakan positif tertular COVID-19 sehari setelah Debat Capres.