Filipina Izinkan Penyidik PBB Telusuri Pelanggaran HAM

Jakarta, era.id - Pemerintah Filipina akan memberikan izin kepada perwakilan khusus PBB untuk menyelidiki dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi pemberantasan narkoba. Kendati demikian, pemerintah Filipina meminta laporan yang disampaikan tidak berlebihan.

Dikutip dari Antara, Selasa (27/2) melalui juru bicara Presiden Filipina Rodriqu Duterte, Harry Roque, meminta perwakilan khusus PBB untuk menyampaikan informasi yang kredible, objektif dan tidak bias. Hal itu ditujukan kepada perwakilan khusus PBB agen Agnes Callamard yang akan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM ini.

"Tentu saja bukan Agnes Callamard. Itu adalah kesalahannya bahwa negara tidak mengizinkan dia masuk," ujar Roque.

Presiden Duterte sebelumnya mengatakan akan menerima Callamard sebagai penyelidik. Namun, dengan syarat Callamard setuju untuk melakukan debat terbuka dengannya.

Sayangnya, pada bulan Mei 2017, Callamard membuat kesal pemerintah, saat dirinya memberikan pidato di sebuah forum kebijakan selama kunjungan, dalam kapasitas yang tidak resmi.

Untuk diketahui, 4.000 orang Filipina tewas oleh polisi selama operasi pemberantasan narkoba. Duterte disebut partai oposisi sebagai orang yang bertanggung jawab atas banyaknya korban yang berjatuhan dalam operasi pemberantasan narkoba. 

Tag: