Buka Ekspor Lobster, Edhy Prabowo Sempat Sebut Tak Ada Niat Perkaya Diri
ERA.id - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan sejumlah orang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Rabu (25/11/2020) dini hari. Diduga penangkapan itu terkait dengan ekspor benur.
"Benar KPK tangkap, terkait ekspor benur. Tadi pagi jam 1.23 di Soetta. Ada beberapa dari KKP dan keluarga yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Rabu (25/11/2020).
Sebelumnya, agenda ekspor benur yang digagas Edhy ini sempat menjadi polemik. Sebab, ada dugaan KKP telah memberikan izin kepada 30 perusahaan yang terdiri atas 25 perseroan terbatas atau PT, tiga persekutuan komanditer alias CV, dan dua perusahaan berbentuk usaha dagang atau UD dalam kegiatan pembukaan ekspor benih benur tersebut.
Di samping itu, sejumlah kader partai diduga menjadi aktor di belakang perusahaan-perusahaan ini. Pada PT Royal Samudera Nusantara, misalnya, tercantum nama Ahmad Bahtiar Sebayang sebagai komisaris utama.
Bahtiar merupakan Wakil Ketua Umum Tunas Indonesia Raya, underbouw Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Tiga eksportir lainnya juga terafiliasi dengan partai yang sama. Ada pula nama Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR, sebagai pemegang saham salah satu perusahaan dan nama lain dari Partai Golkar.
Namun tudingan tersebut sempat dibantah mentah-mentah oleh Edhy saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI pada 6 Juli lalu. Edhy bahkan mengaku siap dikritik dan di-bully atas kebijakannya tersebut.
"Kalau memang ada yang menilai, ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik soal itu," ucap Edhy dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (6/7/2020).
Edhy menjelaskan, izin penangkapan benih lobster adalah untuk menghidupkan kembali nelayan yang selama ini pencahariannya bergantung dari benur ini. Namun sempat terhenti karena kebijakan larangan ekspor benih lobster. Dia meyakini keputusannya itu semata-mata untuk menyejahterakan rakyat.
"Saya tidak peduli akan di-bully seperti apa mengelola negeri ini, selama saya sangat yakin tujuannya itu mulia untuk membela rakyat saya. Saya tidak peduli gambar saya dibikin telanjang, yang penting rakyat saya makan. Yang penting saya masih didukung teman-teman Komisi IV," tagas Edhy.
Edhy juga sempat menjanjikan tidak akan ada eksploitasi berlebihan terhadap benih lobster hingga mengakibatkan rusaknya keseimbangan alam. Bahkan dia yakin kebijakannya ini tidak akan menimbulkan kerusakan alam.
Sebab, Edhy bilang, setiap orang yang menangkap dan membudidayakan benih lobster diwajibkan mengembalikan dua persennya ke alam bebas. Sehingga sangat cukup untuk menjaga keseimbangan alam.
"Kalau dua persen dari total kehidupan yang bisa terjadi di lapangan 0,02 persen hidup dewasa, itu berarti sudah 100 kali pertambahan lobster baru yang muncul. Karena kita mewajibkan kembali yang cukup dewasa untuk bisa bertahan hidup," paparnya.
KKP, kata Edhy, juga tidak akan segan mencabut izin perusahaan yang menekan harga beli bibit lobster. Adapun pembeli bibit lobster tak boleh membeli di bawah harga Rp5.000 dari para penangkap dan budidaya benur. Hal ini dilakukan untuk menjaga devisa negara.
Edhy bilang, ekspor benih lobster ini pun tak selamanya dibuka. Pada waktu tertentu, kebijakan tersebut akan dihentikan begitu budidayanya sudah menampung. Politikus Gerindra ini juga menegaskan, tidak ada sama sekali niatnya memperkaya diri sendiri. Dia mengaku selama ini tak memiliki bisnis di bidang kelautan dan perikanan.
"Saya pikir kita satu frekuensi dan saya tidak akan sedikit pun punya niat memperkaya diri saya. Saya tidak ada industri bisnis di sektor perikanan dan kelautan. Istri saya, keluarga saya tidak ada yang saya libatkan di sini dan saya jamin untuk itu," pungkasnya.