Serangan Hacker ke Washington, Surel Departemen Keuangan AS Diretas!
ERA.id - Puluhan akun surat elektronik (surel) milik pejabat tinggi Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat berhasil dibobol peretas. Serangan siber diduga dijalankan warga Rusia dan menyasar sistem jaringan pemerintahan AS.
Hal tersebut disampaikan oleh Senator Ron Wyden dari negara bagian Oregon kepada media, Senin (21/12/2020) setelah sesi briefing komite keuangan Senat AS. Informasi ini berasal dari institusi perpajakan AS (IRS) dan Departemen Keuangan.
Wyden meyakini bahwa meski data warga AS tidak tercuri, aksi peretasan "tampaknya berdampak signifikan". Ia mengatakan bahwa puluhan akun surel milik pejabat tinggi dan akses ke kantor Departemen Keuangan berhasil dibobol peretas. Sementara itu, serangan siber juga berhasil mencuri kunci enkripsi rahasi, kata Wyden, seperti dilaporkan koran The Guardian.
"Departemen Keuangan masih belum mengetahui apa saja tindakan yang dilakukan para peretas, atau informasi apa yang telah tercuri," sebut Wyden dalam pernyataan tertulis.
Belum jelas pula apa yang akan dilakukan para peretas Rusia atas akun-akun surel tersebut.
Juru bicara Depkeu AS menolak berkomentar mengenai pernyataan Wyden.
Aksi peretasan terhadap institusi pemerintahan AS hingga kini masih terus dievaluasi oleh pihak terkait. Namun, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengatakan bahwa serangan tersebut bisa berdampak "serius" padajaringan komputer pemerintah dan pihak swasta.
Dalam kasus Departemen Keuangan, kata Wyden, serangan terdeteksi pada bulan Juli. Namun, sejumlah pakar IT meyakini operasi peretasan dimulai berbulan-bulan lebih awal ketika kode digital diselipkan ke dalam versi pembaruan perangkat lunak yang banyak dipakai di jaringan pemerintah dan bisnis. Kode perusak ini menyerang aplikasi buatan SolarWinds dan memberi akses peretas ke sistem jaringan pemerintahan. Dari situlah mereka mencuri informasi-informasi penting.
Microsoft, yang turut membantu mengatasi serangan siber itu, pekan lalu menyatakan bahwa peretasan di atas telah menyerang lebih dari 40 badan pemerintahan, organisasi thinktank, NGO, dan perusahaan IT.