Survei Indikator: Publik Tolak Pemilu Serentak!
ERA.id - Lembaga survei nasional Indikator memperlihatkan masyarakat cenderung menolak pemilu serentak. Mayoritas responden menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak digelar bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di 2024.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, sebanyak 63,2 persen responden menghendaki Pilkada dipisah dengan Pilpres dan Pileg. Sementara, yang mendukung Pilkada digelar serentak dengan Pileg dan Pilpres pada 2024 sebanyak 28,8 persen, dan tidak menjawab 7,9 persen.
"Yang menjawab pilihan kedua bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dilakukan berbeda waktunya dengan pemilihan presiden dan DPR itu mencapai 63,2 persen," ujar Burhanuddin saat memaparkan hasil survei secara daring, Senin (8/2/2021).
Burhanuddin mengatakan, hasil survei tersebut memperlihatkan dukungan publik terhadap pemisahan penyelenggaraan Pilkada dengan Pilpres dan Pileg.
Selain itu, hasil survei Indikator juga memperlihatkan mayoritas masyarakat tak ingin Pilkada 2022 dan 2023 ditunda, termasuk Pilkada DKI Jakarta di tahun 2022.
Burhanuddin mengatakan, sebanyak 54,8 persen respondenmendukung pemilihan gubernur, bupati dan wali kota segera dilaksanakan setelah masa jabatan habis pada tahun 2022. Sedangkan responden yang mendukung penundaan Pilkada dan digelar serentak pada 2024 sebesar 31,5 persen.
"Jadi sebagian besar memilih, ya ketika habis sebaiknya dilakukan pemilihan jangan ditunda sampai dua tahun," katanya.
Suara yang mendukung Pilkada di 2023 sama besarnya. 53,7 persen menginginkan segera digelar Pilkada setelah masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota habis pada 2023. Sementara yang mendukung penundaan sebanyak 32,4 persen.
Burhanuddin menduga, masyarakat tidak mendukung penundaan Pilkada 2022 dan 2023 karena tidak ingin daerah dipimpin pejabat sementara.
"Karena tadi ada plt pejabat yang tidak demokratis dan menentukan hajat hidup orang banyak tanpa melalui proses demokratis," kata Burhanuddin.
Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 1-3 Februari 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon dengan responden. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak. Margin of error survei kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.