PAN Disebut Tak Konsisten Dukung Jokowi

Jakarta, era.id - Partai Amanat Nasional (PAN) bikin ulah.  Partai pendukung pemerintah ini kesekian kalinya mengkritik pemerintah. Kali ini kritik itu dilontarkan pendiri PAN Amien Rais. Dia menuding Presiden Joko Widodo membohongi rakyat saat membagikan sertifikat tanah.

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien, di Bandung, Minggu (18/3). 

Sontak ini membuat banyak tanggapan. Paling keras menanggapi Amien adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut bahkan mengancam akan membuka dosa masa lalu Amien.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin? Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana?" ucap Luhut Selasa (20/3).

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambahnya.

Kebisingan yang ditimbulkan PAN ini sudah lama terjadi, sejak mereka berbeda dukungan saat Pilkada DKI Jakarta 2017. Mulai saat itu, sikap PAN banyak yang tidak sejalan dengan pemerintah. Jauh sebelumnya, salah satu kebijakan PAN yang berbeda dengan pemerintah adalah soal pembahasan pengesahan RUU Pemilu pada Juli 2017.

Baca Juga : Jokowi: Bedakan Kritik dengan Fitnah

(Ilustrasi/era.id)

Atas sikapnya itu, banyak yang menafsirkan PAN ingin berbelok jadi oposisi pemerintah. Pengamat Politik UPH Emrus Sihombing malah menyarankan jadi oposisi, PAN harus menarik diri dari kabinet. 

"PAN tidak konsisten, itu yang jelas. PAN harusnya menarik kadernya dari posisi menteri, setelah itu ia konsisten untuk mengkritik," kata Emrus dihubungi era.id, Kamis (22/2/2018).

Saat ini, PAN meniliki Asman Abnur dalam kabinet sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PAN jadi partai ketujuh yang bergabung sebagai pendukung pemerintah. Sebelumnya ada PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP, dan Partai Golkar. 

Kendati demikian, Emrus menilai, presiden tidak harus melakukan reshuffle terhadap PAN saat ini juga. 

"Kedewasaan politik Jokowi ditampilkan. Kalau dikit-dikit di-reshuffle, ya berarti tidak ada kedewasaaan, bukan negarawan namanya," kata Emrus.

Baca Juga : Si Ceriwis Amien Rais

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal kritik-mengkritik ini. Dia mengatakan, perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Tapi dia mengingatkan supaya menjaga sopan santun dan adat ketimuran dalam menyatakan perbedaan pendapat itu.

"Perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi harus menjunjung tinggi sekali sopan santun dan adat ketimuran kita. Tidak saling menghujat dan mencemooh. Tidak pula ada berita bohong dan ujaran kebencian," kata Jokowi saat sambutan dalam acara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo, di JCC, Senayan, Rabu (21/3).

Selain perbedaan, kritikan di alam demokrasi, kata Jokowi, juga menjadi hal lumrah. Dia menyadari kritik sangat dibutuhkan pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Baca Juga : Menanti Nasib PAN dalam Kabinet Jokowi

Namun, dia meminta kritik dilontarkan tepat sasaran. Jokowi mengingatkan kritik kepada pemerintah harus diimbangi bukti dan fakta, serta disampaikan dengan santun.

"Tapi tolong dong dibedakan kritik dengan mencela, beda itu. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan menghujat juga beda. Kritik dengan memfitnah apalagi, juga beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan, itu juga beda," tutur Jokowi.