Disebut Menolak Usulan Program Pemkot Makassar Soal Pencopotan RT RW, Golkar: Jangan Berlebihan

ERA.id - Usulan Wali Kota Makassar Danny Pomanto soal pencopotan rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), masih berpolemik hingga saat ini. Kabar terbaru, 7 fraksi menolak usulan tersebut saat gelaran rapat dengar pendapat (RDP) dengan tokoh masyarakat, Senin (12/4/2021) kemarin.

Adapun 7 orang legislator dari perwakilan masing-masing fraksi yakni Demokrat, PKS, PAN, PPP, Golkar, PDI Perjuangan dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB), sepakat untuk menolak usulan itu. Namun belakangan, Golkar mengklarifikasi kabar yang beredar.

Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Golkar, Wahab Tahir mengaku bahwa mereka belum menentukan sikap. Wahab Tahir bilang, Golkar sebatas menerima aspirasi masyarakat. "Posisi fraksi golkar hanya menerima aspirasi, hal-hal mengenai aspirasi tersebut akan dikomunikasikan dengan pihak eksekutif," tuturnya.

Ia bahkan mengimbau masyarakat untuk tidak berlebihan menerima kabar tersebut. "Mengimbau seluruh komponen masyarakat untuk tidak merespons berlebihan, karena menurut pandangan fraksi Golkar, hal tersebut masih sebatas wacana dan rencana."

Anggota DPRD Makassar tiga periode ini menuturkan, bahwa posisi Golkar soal usulan kebijakan dari Danny itu, cukup kritis dan obyektif. "Sampai saat ini, kami masih menunggu penjelasan resmi dari pemerintah kota (Pemkot) untuk hal tersebut dalam bentuk keputusan tertulis. Nantinya kami akan lakukan kajian obyektif untuk kami komunikasikan dengan pihak Pemkot Makassar," jelas Wahab kepada ERA.id.

Wahab menambahkan, Golkar tidak ingin gegabah menyikapi keputusan yang akan diambil oleh Danny. Bahkan katanya, keputusan secara tertulis dari pihak Pemkot Makassar belum dikeluarkan.

Intinya, Wahab menjawab diplomatis. "Kami akan lihat nanti, Insyaallah Golkar akan mendukung program pro rakyat tapi sebaliknya akan kritis pada kebijakan yang tidak pro kepada rakyat." 

"Tidak ada kata menolak atau menerima, posisi kami tadi menerima aspirasi yang InsyaAllah kami akan komunikasikan ke pihak eksekutif," pungkasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengklaim bahwa 7 partai sudah sepakat menolak usulan Danny Pomanto itu. “Tadi kami sudah sepakat, 7 fraksi sudah sepakat menolak penonaktifan RT/RW se-kota Makassar. Pak Wali harus bersyukur tidak boleh marah tidak boleh tersinggung.”

ARA menolak penonaktifan RT/RW karena tidak sesuai regulasi. Selain itu, dampak yang ditimbulkan program ini juga bisa bikin gaduh. “Itu bertentangan dengan perda dan perwali yang kita sepakati bersama. Kami meminta kepada pak wali yang arif dan bijaksana untuk tidak melaksanakan dan tidak merencanakan itu,” ujarnya.

Ia pun setelah ini bakal menyurati Wali Kota Makassar secara resmi terkait hasil RDP kali ini. “Kami akan merekomendasikan ini kepada Wali kota untuk tidak melaksanakan penonaktifan karena ini bertentangan,” pungkasnya.

Dari keputusan itu pula, ERA.id mengonfirmasi ulang kepada ARA, apakah memang benar mereka menolak. Namun hingga kini, pesan yang dikirimkan ERA tak kunjung dibalas.