Anggota DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Epidemiolog Tuding Tak Penuhi Etika Riset dan Politis
ERA.id - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mendesak agar pemerintah bertindak tegas terhadap pengembangan Vaksin Nusantara. Hal ini menanggapi sejumlah anggota DPR RI yang menjadi relawan dalam proses uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Seperti diketahui, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan Persetujuan Pelaksaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis fase II Vaksin Nusantara. Selain itu, vaksin berbasis sel dendritik tersebut juga dihentikan penelitiannya sejak Maret lalu karena tak sesuai kaidah klinis.
"Saya mengimbau pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini, walaupun yang ada di belakangnya mantan pejabat publik. Karena kalau salah secara metode ilmiah harus diluruskan karena ini menyangkut (kesehatan) publik," kata Dicky kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).
Dicky juga menilai, Vaksin Nusantara kini lebih didorong ke arah politik dan birokrasi. Sebab, jika melihat dari sisi ilmiah, penelitian Vaksin Nusantara masih diragukan, apalagi sel dendritik yang terkandung dalam vaksin tersebut sebenarnya masih dalam kajian dan uji preklinisnya juga terus dilakukan karena belum ada data atau hasil yang meyakinkan.
"Kalau bicara dari sisi sekarang, ujinya di Indonesia, menurut saya lebih didorong arahnya ke arah dukungan birokrasi dan politik saja," kata Dicky.
Lebih lanjut, Dicky juga mengkritisi adanya sejumlah anggota DPR RI yang menjadi relawan Vaksin Nusantara namun sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lengkap. Menurutnya, hal semacam ini tidak memenuhi etika riset.
Dia menjelaskan, dalam uji klinis uji klinis fase I dan II sebenarnya sudah jelas tak boleh diikuti oleh mereka yang telah mendapatkan vaksin terhadap satu virus yang sama.
"Itu sudah enggak masuk kriteria inklusinya. Jadi ini salah kaprah dan apa yang disampaikan BPOM sudah tepat," tegasnya.
Dicky mengaku tak habis pikir dengan para wakil rakyat yang bisa memutuskan melakukan vaksinasi COVID-19 berkali-kali degan merek vaksin berbeda. Terlebih vaksin tersebut masih dalam tahap uji klinis.
"Saya ini enggak tahu dari mana rujukan risetnya karena tidak memenuhi etika," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR RI dan pimpinan DPR RI telah melakukan pengambilan sampel darah untuk proses uji klinis fase II Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/4/2021).
Alasannya, Vaksin Nusantara terbukti lebih bagus dibandingkan merek vaksin COVID-19 yang diimpor pemerintah. Selain itu juga untuk mendukung produk anak bangsa.