Bio Farma Sebut Sejumlah Perusahaan Tak Mampu Ikut Vaksinasi Program Pemerintah
ERA.id - Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir menyebut, sejumlah perusahaan swasta sudah mengikuti program vaksinasi gratis dari pemerintah. Khususnya perusahaan dengan pekerja di sektor pelayanan publik.
Hal ini menanggapi perihal adanya kritik harga vaksin gotong royong lantaran dirasa masih terlalu mahal, khususnya bagi UMKM maupuan perusahaan yang masih belum pulih dari pandemi COVID-19.
"Sebenarnya, sekarang sudah banyak frontliner (pekerja publik) dari perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun BUMN sudah mengikuti vaksin program pemerintah," kata Honesti dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Honesti menjelaskan, pemerintah sendiri telah memprioritaskan pekerja di sektor pelayanan publik dan lansia untuk memperoleh vaksinasi COVID-19 gelombang kedua.
Oleh karenanya, bagi perusahaan yang merasa tidak mampu membayar untuk program vaksin gotong royong tetap bisa memperoleh vaksinasi gratis melalui program dari pemerintah.
"Karena di tahap kedua, (pemerintah) memprioritaskan lansia dan tenaga frontliner untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis dari pemerintah," kata Honesti
"Jadi kalau badan usaha tidak ikut vaksin gotong royong karena tidak mampu, solusinya ya mereka bisa ikut vaksin program pemerintah," imbuhnya.
Meski demikian, Honesti menyebut, perusahaan frontliner yang sebelumnya sudah mengikuti program vaksinasi gratis tetap bisa ikut di program vaksinasi gotong royong.
Nantinya, pihaknya dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) akan mendata kembali berapa jumlah karyawan di perusahaan tersebut yang sudah mendapatkan vaksin dan berapa orang yang belum.
"Jadi kita masih melakukan filterisasi bagi korporasi yang sudah mendaftarkan kita akan cek, berapa banyak karyawan mereka yang mendapatkan program (vaksin dari pemerintah) sehingga itu nanti dicoret dan mendapatkan angka yang menjadi bagian dari partisipasi mereka dari vaksin gotong royong," papar Honesti.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjawab kritikan mengenai harga vaksin gotong royong yang dinilai masih terlalu mahal. Dia menegaskan, pihaknya tak pernah memaksan UMKM untuk mengikuti program vaksin gotong royong.
"Kita tidak pernah meminta dan memaksa UMKM untuk membayar," tegas Erick seperti dikutip dari kanal YouTube Kadin Indonesia pada Kamis (20/5/2021).
Erick mengatakan, UMKM memiliki dua opsi untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, yaitu pertama mengikuti vaksinasi gratis yang menjadi program pemerintah. Kedua, berpartisipasi dalam vaksin gotong royong yang merupakan inisiatif dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
"Kalau bicara konteks UMKM itu punya dua opsi, apakah dia ingin kontribusi lewat vaksin gotong royong, tapi kita juga tetap membuka para UMKM ikut program vaksin pemeirntah secara gratis," kata Erick.
Adapun Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menetapkan harga pembelian vaksin COVID-19 merek Sinopharm senilai Rp321.660 per dosis, sedangkan tarif maksimal layanannya sebesar Rp177.910 per dosis. Vaksin COVID-19 buatan perusahaan China ini akan digunakan untuk program vaksin Gotong Royong dan dibeli melalui PT Bio Farma (Persero).
Ketentuan harga tersebut, tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm Melalui Penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong. Penetapan berlaku mulai 11 Mei 2021.
Dengan begitu, total harga satu kali suntik vaksin COVID-19 merek Sinopharm melalui program vaksin gotong royong dibandrol Rp499.570. Sedangkan untuk dua kali suntik harganya mencapai Rp999.140.