DPR Jadi Klaster COVID-19, 105 Orang Positif, 17 Anggota Dewan
ERA.id - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Indra Iskandar mengabarkan sebanyak 105 orang yang berkantor di kompleks parlemen terkonfirmasi positif COVID-19. 17 orang diantaranya merupakan anggota dewan.
"Untuk keseluruhan berjumlah 105 orang (positif COVID-19). Untuk Anggota ada 17 orang. Selebihnya tersebar di tenaga ahli, cleaning service, pamdal," kata Indra di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/6/2021).
Menurut Indra, jumlah orang yang terpapar COVID-19 di lingkungan parlemen meningkat signifikan dalam dua hari terakhir. Bahkan, selain petugas di gedung parlemen, ada 16 orang petugas kebersihan di kompleks DPR RI, Kalibata, Jakarta juga terkonfirmasi positif.
"Berdasarkan data yang kami kumpulkan kemaren dan hari ini, ada penambahan cukuplah signifikan yang teridentifikasi positif. Termasuk petugas kebersihan di Kompleks Kalibata, itu juga ada 16 orang yang positif," kata Indra.
Melihat temuan tersebut, Sekjen DPR masih akan melakukan penelusuran atau tracing penularan kasus COVIR-19 di DPR. Menurutnya, setiap data yang diperoleh akan dilaporkan ke pimpinan DPR untuk dievaluasi.
Terkait adanya sejumlah rapat di beberapa komisi yang dibatalkan, Indra menjelaskan bahwa berdasarkan rapat yang berlangsung di Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR, hanya Komisi VII dan Komisi VIII yang menghentikan kegiatan alias melakukan lockdown saat ini. Sementara komisi lainnya, seperti Komisi I sudah mulai kembali melalukan rapat.
"Jadi rapat-rapat dilakukan sesuai dengan keputusan bamus (Badan Musyawarah) DPR RI," kata Indra.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPR saat ini berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Rapat hanya boleh dihadiri maksimal 20 persen dari kapasitas ruang rapat saat ini.
Pengetatan juga dilakukan di setiap pintu masuk kompleks parlemen. Para tamu diwajibkan menunjukan surat hasil tes antigen atau pun PCR yang berlaku 2x24 jam sebelum memasuki gedung.
"Semua tamu juga sudah diarahkan yang tidak memiliki urgensi tinggi kami minta sementara tidak ada di lingkungan parlemen. Atau kami akan tolak masuk. Kami akan lakukan itu secara ketat hingga akhir Juni," pungkasnya.