Bikin Pemerintah Capek, Ngabalin Sebut Penyebar Hoaks COVID-19 'Sampah' Demokrasi
ERA.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pandemi COVID-19. Salah satunya dengan merangkul tokoh masyarakat hingga pemuka agama.
Namun, kerap kali upaya tersebut kalah dengan berbagai kabar bohong atau hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tak mempercayai virus Corona itu nyata adanya. Hal itu, menurut Ngabalin membuat sebagian masyarakat masih meremehkan bahaya COVID-19.
"Ini memang langkah utama yang dilakukan pemerintah, mengajak para ulama, pendeta, pastor, biksu dan lainnya. Agar banyak yang percaya. Tapi di ruang publik masih banyak berita hoaks (tentang COVID-19)," ujar Ngabalin dalam acara diskusi daring, Mainggu (27/6/2021).
Ngabalin lantas mencontohkan, ada orang yang menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk menjadi pembenaran bahwa COVID-19 hanya akal-akalan saja. Misalnya, membuat orang saat melaksanakan ibadah salat harus berjarak selama pandemi karena terbentur aturan protokol kesehatan, sedangkan dalam aturan agama tidak diperbolehkan ada jarak.
"Umpamanya seperti ini, ada yang bilang sekarang dengan COVID-19 yang nabi perintahkan untuk rapatkan safmu supaya iblis tidak melewati safmu. Tapi sekarang dengan alasan COVID-19 yang disebut bohong, bisa menjarak-jarakkan kita dalam salat," kata Ngabalin.
Di sisi lain, pemerintah terus menerus mengedukasi masyarakat mengenai bahaya pandemi COVID-19. Oleh Ngabalin, orang-orang yang kerap menyebarkan hoaks ini disebut sebagai sampah demokrasi.
Karena mereka membahayakan orang lain, dan juga membuat pemerintah bekerja dua kali hanya untuk membentuk kesadaran masyarakat terkait pandemi COVID-19.
"Kita berbusa-busa ngomong, dia dengan hebatnya bilang seperti itu. Itulah yang disebut dengan manusia-manusia yang merusak ruang publik, sampah-sampah demokrasi saya menyebutnya," tegas Ngabalin.
"Makanya kita agak capek menyelesaikan ini (edukasi tentang COVID-19). Bikin pemerintah kerja dua kali," imbuhnya.
Sementara Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mengatakan, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pandemi COVID-19 diperlukan peran nyata dari pemimpin negara.
"Pemimpin bangsa ini harus memberikan contoh atau teladan supaya ada kebijakan yang konsisten. setiap pejabat publik diminta hati-hati bicara, sesuai enggak dengan pendapat pak presiden," kata Pandu.
Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhiri ini pasca libur Lebaran 2021, kasus positif COVID-19 terus melonjak. Bahkan data Kementerian Kesehatan per 26 Juni 2021 tercatat penambahan sebanyak 21.095 kasus baru.
Pemerintah pun menetapan penebalan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) untuk menekan laju penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan meminta jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah serta TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan PPKM Mikro di lapagan berjalan sesuai atruan yang berlaku.