Minta Tinggalkan Konsep Gas dan Rem, Epidemiolog: 'Bos' KPCPEN Tukang 'Ngegas'
ERA.id - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono meminta konsep gas dan rem yang kerap digunakan untuk ditinggalkan. Konsep tersebut sering dipakai untuk menyeimbangkan antara pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan di tengah pandemi COVID-19.
Menurut Pandu, konsep gas dan rem dapat membingungkan publik dan menimbulkan perbedaan persepsi. Apalagi, KPCPEN dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Menurut saya sih kita tinggalkan konsep gas dan rem. Apalagi di KPCPEN ada Satgas Ekonomi, ada Satgas penggendalian COVID-19, seakan-akan yang satu rem, yang satu gas," ujar Pandu dalam diskusi daring, Minggu (27/6/2021).
"Bosnya (Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto) itu tukang ngegas. Karena kan dia menteri perekonomian," imbuhnya.
Karena KPCPEN dipimpin oleh Menko Perekonomian, kata Pandu, akibatnya kebijakan pengendalian COVID-19 kerap berubah-ubah. Padahal, saat ini Indonesia sedang berusaha menghindari gelombang COVID-19 agar tidak semakin memuncak.
"Jadinya gini, pengendalian pandemi jadi berombak-rombak terus. Jangan sampai jadi gelombang ketiga," kata Pandu.
Selain itu, konsep gas dan rem bisa menjadi bahan untuk menyerang pemerintah karena memiliki kebijakan yang tak konsisten. Sedangkan yang dibutuhkan saat ini adalah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengendalikan pandemi COVID-19.
"Gas dan rem kan seakan-akan yang satu mempercepat, yang satu memperlambat. Jadi berantem terus. Orang yang senang mengadu kebijakan yang tidak konsisten pemerintah itu jadi umpan terus untuk pada kritikus-kritikus pak Jokowi. Jadi kita jangan kasih umpah semacam ini," kata Pandu.
Dibandingkan mendengungkan konsep gas dan rem, Pandu menyarankan agar pemerintah fokus menjalankan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) yang diperketat.
Menurutnya, kebijakan pengetatan PPKM Mikro yang dipilih pemerintah dibanding lockdown atau PSBB adalah langkah yang paling realistis. Asalkan pelaksanaan di lapangannya juga dilakukan dengan benar. Oleh karenanya perlu ada komitmen dari pemerintah pusat dan daerah menyatukan suara dalam menerapkan kebijakan PPKM Mikro.
"Kita ingin pengendalian pandemi yang tuntas. Karena pengendalian pandemi bagian dari pemulihan ekonomi. Karena penggendalian pandemi bagian dari pemulihan ekonomi. Jangan itu bertentangan," kata Pandu.
Menurut Pandu, akan lebih baik jika urusan pandemi ini hanya dikomandoi satu orang saja, yaitu kepala negara. "Kalau dipimpin langsung oleh presiden maka akan satu komando," katanya.
Untuk diketahui, dalam beberapa pekan terakhir ini pasca libur Lebaran 2021, kasus positif COVID-19 terus melonjak. Bahkan data Kementerian Kesehatan per 26 Juni 2021 tercatat penambahan sebanyak 21.095 kasus baru.
Pemerintah pun menetapan penebalan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) untuk menekan laju penularan COVID-19. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan meminta jajarannya baik di tingkat pusat maupun daerah serta TNI dan Polri untuk mengawasi penerapan PPKM Mikro di lapagan berjalan sesuai atruan yang berlaku.