PPKM Darurat Mulai Besok, Sanksi Skorsing Ancam Kepala Daerah 'Bandel'
ERA.id - Sebanyak 122 kabupaten kota yang berada di Pulau Jawa dan Bali wajib melaksanakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Sejumlah aturan diperketat.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, demi berjalannya PPKM Darurat dengan efektif maka pemerintah pusat akan memberlakukan sanksi bagi kepala daerah yang tak menjalankan aturan PPKM Darurat dengan baik.
"Ini yang sangat penting untuk diketahui. Dalam hal ini, saya ulangi, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota yang tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat dikenakan sanksi administrasi," ujar Luhut dalam konferensi pers daring, Kamis (1/7).
Adapun sanksi yang bakal diberikan kepada kepala daerah yang tidak menjalankan aturan PPKM darurat berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara.
Sanksi tersebut, diatur dalam Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nantinya, sanksi akan diatur secara lebih detail melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).
"Sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara. Ini pengaturan detail (sanksi) akan dikeluarkan Inmendagri," tegas Luhut.
Selain memberikan sanksi, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada gubernur untuk megalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan laokasi vaksin, ke kabupten dan kota yang kekurangan persediaan vaksin.
Kemudian, Luhut juga memaparkan ada sejumlah pengaturan tambahan dalam PPKM Darurat yang harus diperhatikan dan dijalankan oleh kepala daerah. Antara lain, kepala daerah wajib melarang setiap bentuk aktivitas atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
Selanjutnya, kepala daerah akan didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengoordinasikan pelaksanaan PPKM Darurat. Kemudian, pemerintah daerah dibantu oleh jajaran TNI-Polri melakukan pengawasan yang terhadap pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat berlangsung.
"Ini nanti ada instruksi Mendagri sebagai dasar penindakan hukum yang akan dilakukan Polri maupun kejaksaan," kata Luhut.
"Kita akan tegas dalam hal ini. Karena darurat ini kita buat fleksibel, tetapi tetap dalam koridor aturan main," tegasnya.