Kasus COVID-19 'Menggila', Menkeu Akui Tekanan Luas, Sangat Berat, dan Dalam
ERA.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan APBN merupakan instrumen yang responsif dalam menghadapi COVID-19 dan memulihkan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"APBN itu walaupun diatur dalam undang-undang, fleksibilitas dan responsiveness tetap diharapkan. Situasi seperti COVID dimana tekanan begitu luas sangat berat dan dalam, maka instrumen yang diharapkan dan menjadi satu-satunya yang efektif hadir di masyarakat dan ekonomi adalah APBN," kata Menkeu Sri Mulyani dalam webinar Bisnis Indonesia Mid Year Economic Outlook dikutip dari Antara, Rabu (7/7/2021).
Sri Mulyani menyampaikan pelebaran defisit bergerak dinamis mengikuti situasi pandemi, pergerakan ekonomi, serta respons kebijakan. Pada 2020 defisit menjadi 6,14 persen setelah direvisi berulang kali dari rencana awal sebesar 1,76 persen.
Begitu juga dengan defisit 2021 yang disepakati menjadi 5,7 persen dari yang awalnya pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebesar 3,21 hingga 4,7 persen.
"Waktu itu kita membayangkan 2021 recovery yang nonstop, kuat, tidak ada yang disebut Alfa dari UK dan Gama, Delta. Ini semuanya yang kemudian harus kita masukkan di dalam respons tahun 2021 sehingga kelihatan waktu kita bahas dengan DPR kita setuju dengan defisit 5,7," ujar Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menyampaikan pemerintah senantiasa melihat efektivitas PEN untuk melihat manfaat yang dirasakan masyarakat. Berdasarkan hasil survei, pelaksanaan PEN mendapat respons positif dari masyarakat.
"Hasil survei pelaksanaan PEN kluster dukungan UMKM, intervensi PEN membuat mayoritas penerima bertahan selama pandemi," ujarnya.
Hasil survei menyatakan 29 persen responden bahkan mengalami peningkatan omzet dan 26 persen mengalami peningkatan keuntungan.
Begitu juga dengan pelaksanaan PEN kluster perlindungan sosial dimana Program PEN dapat membantu daya beli masyarakat di tengah kondisi krisis. Target program semakin baik, meningkatkan inklusi keuangan, kemudian kartu pra kerja membantu dalam peningkatan kompetensi, bantuan kuota internet membantu proses PJJ dan diskon listrik termanfaatkan dengan baik.
Sedangkan Program Perlindungan Sosial juga berhasil memberikan bantalan perekonomian pada kelompok masyarakat miskin, Program PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan.
Tren pemulihan ekonomi dan kebijakan ekspansif turut mendorong pembukaan lapangan pekerja sehingga tingkat pengangguran terbuka per Februari 2021 mengalami perbaikan menjadi 6,26 persen dibandingkan per Agustus 2020 sebesar 7,07 persen.