Hasanuddin: Pencekalan Panglima TNI ke AS Bisa Bermuatan Politik

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin menilai, pencekalan Amerika Serikat (AS) terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa bermuatan politik atau administrasi. Terkait insiden tersebut, pemerintah RI masih menunggu jawaban resmi dari pemerintah AS.

\"Bisa jadi muatan administrasi ataupun muatan politis, kita lihat nanti jawaban dari pemerintah Amerika,\" kata Hasanuddin saat ditemui era.id di Gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Senin (23/10/2017). 

Politikus Partai Demokrasi Perjuangan ini menyesalkan penolakan pemerintah AS yang tanpa pemberitahuan. Pasalnya, kedatangan Gatot ke Negeri Paman Sam itu sudah mendapat undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal Dunford.

Pukul 17.50, Sabtu (21/10/2017) itu, Gatot beserta rombongan rencananya terbang ke Washington, DC menumpang pesawat Emirates EK 357. Namun, saat akan check-in, staf Emirates menahan rombongan Gatot karena ada larangan dari imigrasi AS (U.S. Customs and Border Protection).

\"Saya kira begini, satu hal yang sangat kita sesalkan, ketika undangan disampaikan ke panglima TNI, kemudian visa izin masuk sudah diberikan tiba-tiba di tengah perjalanan itu dinyatakan tidak diizinkan masuk ke wilayah teritori Amerika, ini sangat disesalkan mengapa ada perubahan yang mendadak,\" ujarnya.

Hasanuddin meminta, agar semua pihak menunggu keputusan AS tentang alasan penolakan tersebut dengan pikiran terbuka. Sambil menunggu pernyataan resmi dari pemerintah AS, masyarakat diminta tidak terpancing dengan berita-berita hoax yang belum pasti kebenarannya.

\"Ini untuk menjaga hubungan negara Indonesia dan AS maupun untuk kepentingan TNI itu sendiri,\" katanya.

Tag: