75 Persen Remaja Kota Bandung belum Divaksinasi, DPRD: Pemkot Sangat Lambat Bergerak
ERA.id - Sebanyak 75 persen remaja Kota Bandung masih belum mendapatkan vaksinasi, melihat hal tersebut Yoel Yosaphat, Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung dari fraksi PSI menilai bahwa kinerja pemerintah sangatlah lambat.
"Pemerintah Kota Bandung, khususnya dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan harus segera menggencarkan vaksinasi untuk usia 12 tahun ke atas atau remaja, apalagi sekarang sudah mulai dilaksanakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, jangan sampai banyaknya remaja yang belum divaksin ini menjadi penyebab penyebaran virus COVID-19 lagi," ungkap Yoel kepada Era.id via telepon, Selasa (28/9/2021).
Menurut data terbaru dari data vaksinasi sendiri, remaja yang baru mendapatkan vaksin dosis pertama sebanyak 60.733 remaja atau 25 persen. Sedangkan yang sudah dinyatakan tuntas menerima vaksin kedua 36 ribu remaja atau 15 persen. Sedangkan target sasaran adalah 238.139 remaja yang harusnya mendapatkan vaksinasi.
"Pemerintah sangat lambat menangani vaksinasi di atas 12 tahun, seharusnya Dinas Pendidikan mendata, berapa banyak sekolah muridnya belum mendapatkan vaksinasi, ini dilakukan agar mempercepat penanganan pencegahan klaster COVID-19 di sekolah," jelasnya.
Yoel memaparkan apabila vaksinasi untuk remaja diabaikan, nantinya sekolah-sekolah di Bandung kembali menutup sekolah yang mengharuskan siswa sekolah online lagi.
"Ini tidak bisa dibiarkan, sekolah tatap muka adalah imbauan dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang tertunda, apabila banyak siswa yang tidak memiliki sistem imun dari vaksin, tentunya akan mudah terserang virus COVID-19," ungkapnya.
Dirinya pun menilai, percepatan ini perlu peran Wali Kota dan jajaran agar vaksinasi remaja atau usia di atas 12 tahun ini kembali digencarkan.
"Lambatnya vaksinasi usia di atas 12 tahun ini, dilihat juga dari kinerja Wali Kota yang sangat lambat, walaupun angka positif Kota Bandung sudah turun, kita jangan terlena, justru saat ini perlu adanya gerakan pemerintah guna mencegah adanya penyebaran COVID-19 gelombang ketiga," tutupnya.