Revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta, Gibran: Anggaran dari Pusat
ERA.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo berupaya untuk memperbaiki bangunan Keraton Kasunanan Surakarta yang merupakan peninggalan cagar budaya. Upaya ini dilakukan untuk mempertahankan bangunan bersejarah ini seiring dengan kerusakannya dimakan usia.
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan perbaikan ini tidak hanya untuk bangunan, namun juga kawasan Keraton Kasunanan Surakarta dari kawasan Gladag hingga Alun-Alun. Terkait dengan anggaran, revitalisasi ini menggunakan anggaran dari pemerintah pusat.
"Nanti anggarannya dari pusat," kata Gibran saat meninjau Keraton Kasunanan Surakarta, Kamis (7/10/2021).
Untuk revitalisasi ini tidak hanya menyasar pada Keraton Kasunanan Surakarta, namun juga Pura Mangkunegaran. Bahkan untuk Pura Mangkunegaran revitalisasinya sudah dimulai terlebih dahulu.
"Pura Mangkunegaran lebih dulu, Keraton menyusul," katanya.
Dalam kunjungan ini, Gibran mendampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti. Usai melihat kondisi bangunan, Diana membenarkan ada banyak kerusakan di Keraton Kasunanan Surakarta. Untuk perbaikannya saat ini sedang dalam pembicaraan dengan pihak Keraton Kasunanan Surakarta dan Pemkot Solo.
”Kami juga koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya bidang cagar budaya. Kami akan cek dulu DED (detail engineering design) dan menghitungnya. Jadi prosesnya tidak bisa cepat-cepat,” katanya.
Sebagai informasi, bangunan yang saat ini menjadi fokus untuk revitalisasi yakni Panggung Sanggabuana. Bangunan ini didirikan tahun 1708 tahun Jawa atau sudah berusia sekitar 247 tahun. Bangunan ini mengalami kerusakan serius karena material bangunannya berasal dari kayu.
"Bangunannya sudah rusak, dilihat dari jendela atas juga terlihat kerusakannya," kata Pengageng Parentah Keraton Surakarta KGPH Dipokusumo usai menerima kunjungan.
Dipo mengatakan bahwa Keraton secara menyeluruh memang membutuhkan revitalisasi. Namun ada prioritas-prioritas dari pemerintah jika melihat sisi kemanfaatan dan tingkat kerusakannya.
"Jadi nanti ada prioritas-prioritasnya terlebih dahulu," katanya.