Di Pertemuan G20, Jokowi Minta Masyarakat Internasional Kawal Hak Perempuan Afganistan
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat internasional untuk mengawal hak semua kelompok di Afganistan terutama perempuan.
Pernyataan Presiden Joko Widodo itu disampaikan pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Afganistan yang diselenggarakan secara virtual pada kemarin (12/10/2021).
KTT itu membahas upaya bersama untuk memperkuat koordinasi internasional dan dukungan terhadap PBB dalam mengatasi krisis kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan di Afganistan.
Jokowi juga meminta komunitas internasional mengakhiri krisis kemanusiaan di Afganistan, termasuk mendukung upaya PBB menggalang bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta komunitas internasional memulihkan aktivitas ekonomi dan pembangunan. Presiden RI menegaskan bahwa, “G20 memiliki peran yang penting dalam menyikapi krisis yang terjadi di Afghanistan."
Menurut dia, sudah sangat lama rakyat Afganistan mendambakan perdamaian dan bisa hidup normal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden menekankan bahwa masyarakat internasional harus mengawal masa transisi ini, menuju Afganistan yang stabil, damai dan sejahtera.
"Indonesia mengharapkan agar G20 dapat menciptakan stabilitas di Afghanistan, mengatasi krisis kemanusiaan," jelas Jokowi dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri.
Untuk diketahui, KTT Luar Biasa G20 tentang Afghanistan merupakan inisiatif dari Italia sebagai Presidensi G20 tahun 2021.
Partisipasi Presiden RI pada KTT tersebut berangkat dari kepedulian Indonesia yang mendalam untuk mewujudkan stabilitas dan perdamaian serta mendukung kesejahteraan bagi rakyat Afghanistan. KTT dihadiri oleh para pemimpin dunia termasuk PM Italia Mario Draghi dan Presiden AS Joe Biden, serta Sekjen PBB Antonio Guterres.
Sebagai catatan, Indonesia secara konsisten telah mendukung Afghanistan melalui berbagai program peningkatan kapasitas, pelatihan teknis ataupun beasiswa. Sejak 2006 hingga 2019, peningkatan kapasitas di berbagai bidang telah mencapai setidaknya 555 pejabat Pemerintah dan warga Afghanistan.
Terakhir, Menlu Retno Marsudi di depan sidang PBB virtual tanggal 13 September 2021 telah menyatakan komitmen Indonesia untuk menyalurkan bantuan senilai USD 3 juta bagi Afghanistan, termasuk untuk bantuan darurat kemanusiaan dan pembangunan masa depan.