Pemkot Makassar Dapat 'Penghargaan' dari Kementerian BKPM: Punya Dinas Penanaman Modal Terburuk se-Indonesia
ERA.id - Pemkot Makassar lagi-lagi dapat sorotan. Di bawah kendali Wali Kota Danny Pomanto, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar diganjar 'penghargaan'.
Seperti apa bentuknya? Ialah dapat penilaian terburuk di Indonesia dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menanggapi itu, Danny langsung menyalahkan peraturan wali kota (perwali) yang dibuat oleh pendahulunya. Untuk diketahui, Danny sendiri sudah menjabat dua periode memimpin Kota Makassar.
"Parahnya, memang (pengurusan) IMB itu. Kasihan Zul (Plt Kadis), kasihan dia. Jadi kita coba ubah perwalinya, karena itu zamannya (wali kota) sebelumnya," ujar Danny, Selasa (26/10/2021).
Meski berani menyalahkan pendahulunya, Danny ogah menyebut nama. Isu dibiarkan berkembang begitu saja. Intinya, di bawah kendalinya, DPM-PTSP Makassar menurutnya sudah bergerak arah lebih baik.
"Kita benahi, kita benahi pelayanan publik, dan kita akan bekerja. Itu kan kemarin rusak semua, SK perwalinya bukan satu pintu ke PTSP, tapi pintu banyak. Jadi jendela (SKPD lain). Memang harus kembali ke PTSP, kenapa kasih ke luar," terangnya.
Bahkan selama memerintah lebih dari 5 tahun, Danny merasa kondisi pelayanan izin di Makassar pada eranya, membuka celah untuk korupsi.
"Itu peluang besar sekali untuk korupsi. Jadi itu mi gunanya, 2 tahun rusak semua, kehancuran birokrasi Makassar terburuk di Indonesia," kata Danny.
Di tempat lain, dikutip dari detikcom, Plt Kadis DPM-PTSP Makassar Zulkifli mengaku akan membenahi kedinasannya.
"Nanti kita evaluasi, perbaiki, kita buat sistemnya bagaimana pelayanan bisa cepat, begitu jadi setiap pelayanan itu harus ada satuan waktunya," kata Zulkifli.
Sekadar diketahui, pelayanan perizinan di DPM-PTSP Makassar dinilai terburuk se-Indonesia berdasarkan Keputusan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.
Penilaian itu didapat itu kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelayanan berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2021 diukur secara spesifik.
Makassar mendapat penilaian kurang baik di urutan nomor 71 dengan nilai 58.796 dari 93 Kota di Indonesia, sementara di urutan nomor satu ada Kota Semarang, Bekasi, dan Bandung.