Koruptor Semakin Enak, Mahkamah Agung Cabut Aturan Ketat Pemberian Remisi Napi Korupsi

ERA.id - Mahkamah Agung (MA) mencabut  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, teror, dan narkoba.

"Putusan kabul HUM (hak uji materiil)," demikian dikutip dari situs Mahkamah Agung pada Jumat (29/10/2021).

Keputusan ini diketuk oleh Ketua Majelis Supandi yang beranggotakan Yodi Martono W dan Is Sudaryono.

Sementara pihak yang mengajukan uji materil ini adalah Subowo dan  sejumlah orang lainnya yang merupakan mantan kepala desa dan warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan fungsi pemidanaan tidak lagi sekadar memenjarakan pelaku agar jera tetapi sebagai usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model restorative justice.

Selain itu menurut majelis hakim, hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali yang artinya berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya.

"Persyaratan untuk mendapatkan remisi tidak boleh bersifat membeda-bedakan dan justru dapat menggeser konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan serta harus mempertimbangkan dampak overcrowded di Lapas," jelas Majelis Hakim.

Majelis Hakim menambahkan syarat-syarat tambahan diluar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk (reward).