Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Hati-Hati Soal Vaksin Covid-19 Kadaluawarsa
ERA.id - Presiden Joko Widodo megingatkan para kepala daerah untuk memperhatikan masa pakai vaksin Covid-19. Sebabnya, sejumlah daerah melaporkan stok vaksin di daerah diketahui sudah kadaluawarsa.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sejumlah daerah yang diberi peringatan terkait hal tersebut oleh Jokowi antara lain yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Bapak presiden juga menegaskan, tolong hati-hati dengan vaksin kadaluwarsa. Jadi beberapa provinsi yang laporannya sampai ke beliau seperti di NTT, Jateng, Jogja perlu diperhatikan agar vaksinnya jangan sampai kadaluwarsa," kata Budi dalam Konferensi Pers evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/11/2021).
Budi menyarankan, agar daerah-daerah terus memperhatikan masa layak pakai vaksin Covid-19 yang dimiliki. Apabila sudah mendekati kadaluwarsa, lebih baik dialihkan ke daerah lain yang masih kekurangan vaksin agar tetap bisa terpakai.
Selain itu, vaksin Covid-19 yang sudah mendekati kadaluwarsa bisa dialihkan ke TNI dan Polri supaya diberikan ke masyarakat dengan cepat.
"Kalau misalnya sudah dekat-dekat kadaluwarsa, mungkin kita bisa alihkan ke provinsi lain yang masih membutuhkan atau kita bisa alihkan ke TNI dan Polri," kata Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan hingga saat ini stok vaksin Covid-19 di Indonesia relatif masih aman. Tercatat ada 276 juta dosis stok vaksin yang dimiliki pemerintah. Sebanyak 267 dosis sudah didistribuskan ke seluruh Indonesia, sedangkan yang sudah terpakai sebanyak 206 juta.
"Jadi masih ada 60 juta dosis stok vaksin," kata Budi.
Untuk target vaksinasi, Budi menjelaskan saat ini sudah ada 216 juta suntikan vaksin Covid-19 yang diberkan ke 130,6 juta Indonesia, dari total target 208 juta penduduk.
Untuk masyarakat yang suadh mendapatkan vaksiansi dosis pertama sebanyak 84,5 juta atau 62 persen dan yang mendapatkan dosis lengkap sebanyak 40 persen dari total target vaksinasi.