Pemerintah Bakal Jadikan Vaksin Nusantara Sebagai Booster pada Tahun Depan
ERA.id - Vaksin Nusantara yang dikembangkan oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, sedang disiapkan pemerintah menjadi salah satu opsi vaksin Covid-19 dosis ketiga atau vaksin booster di Indonesia. Vaksin booster rencananya akan dilakukan mulai tahun 2022.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memang sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan sebagai booster. Selain vaksin luar negeri, pemerintah mengupayakan menggunakan vaksin dalam negeri.
"Arahan bapak presiden, beberapa opsi untuk vaksin booster juga akan dipersiapkan untuk vaksin merah putih, vaksin yang dikembangan BUMN dengan Boyler Collage. Kemudian Vaksin kerja sama dalam negeri termasuk yang masuk dalam program Merah Putih adalah Unair dan PT Biotis, kemudian Biofarma dan Baylor College, Kalbe Farma-Genexine, dan PT Jakarta Bio Pharmaceutical Industry (JBio)-Zivifax, Anhui, plus vaksin Nusantara," ungkap Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (20/12/2021).
Selain itu, kata Airlangga, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah melakukan kajian untuk dosis ketiga dari sejumlah vaksin Covid-19, diantaranya yaitu Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu menambahkan, pemerintah akan mematangkan regulasi untuk vaksin booster tersebut. "Vaksin booster akan dilakukan revisi Perpres dan Permenkes, dan pemerintah akan mengupayakan secepatnya," kata Airlangga.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah berencana akan memulai booster Vaksin Covid-19 pada awal 2022. Hingga saat ini ada dua skenario yang sudah disiapkan untuk pelaksanaan booster Vaksin Covid-19.
Skenario pertama yaitu, booster vaksin Covid-19 gratis hanya diberikan kepada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Selain itu, kelompok rentan seperti lansia juga akan mendapatkan booster vaksin secara gratis.
"Untuk vaksinasi booster tahun depan kita akan bagi dua skenario. (Pertama) untuk vaksinasi lansia dan PBI non lansia, itu akan ditanggung negara," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Kerja Dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (14/12/2021).
Sedangkan skenario kedua, booster vaksin Covid-19 berbayar bagi masyarakat nonlansia bukan peserta BPJS Kesehatan. Pemerintah membuka kesempatan bagi perusahaan farmasi untuk mengimpor vaksin yang nantinya dijual luas ke masyarakat.
Dengan begitu, masyarakat yang membayar bisa memilih vaksin Covid-19 apa yang akan digunakan untuk booster.
"Sedangkan untuk yang mandiri dan nonlansia, akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa mengimpor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat sehingga terjadi kesimbangan di pasar, dan akses di masyarakat pilihannya akan lebih banyak," papar Budi.