Angka Kemiskinan di Tangerang Meningkat, DPRD Desak Pemkot Beraksi
ERA.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menggencarkan program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan. Hal ini menyusul angka kemiskinan di Kota Tangerang yang meningkat sejak dua tahun Pandemi Covid-19.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini terdapat 134,24 ribu jiwa masyarakat Kota Tangerang yang berada di garis kemiskinan. Jumlah itu bertambah bila dibandingkan pada 2020 lalu yang terdapat 118,22 ribu jiwa masyarakat miskin di Kota Tangerang.
Jumlah itu merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret 2021 lalu. Hasil survei tersebut digunakan untuk persentase angka kemiskinan pada 2022 ini.
"Tentunya ini kan sudah nyata dan sudah ada maka harus ada upaya tanggung jawab dari pemerintah kota Tangerang. Terutama pemberdayaan ekonomi masyarakat sampai dan sesuai, artinya rapat sasaran," ujarnya Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji, Jumat, (4/3/2022).
Dia mengatakan DPRD Kota Tangerang akan mendukung Pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan ini. Sebab, menurunkan angka kemiskinan merupakan program pemerintah pusat.
"di Anggaran 2023 lebih diarahkan kita minta eksekutif untuk membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tepat sasaran nah ini harus dikaji. Bukan hanya BLT (Bantuan Langsung Tunai). BLT itu kan tidak menjadikan seseorang di kemudian itu secara ekonomi bisa berdaya," tegas Saeroji.
"Ibaratnya tepuk air saja, tidak diberdayakan. Pemberdayaan itu harus tepat sesuai kebutuhan Sesuai dengan keahlian masyarakat, makannya dikaji. Mentang mentang sudah menganggarkan tapi tidak tepat sasaran, sama saja," tambah Saeroji.
Dia menuturkan sebenarnya Pemkot Tangerang memiliki sejumlah program dalam upaya pengentasan kemiskinan. Seperti pemberdayaan UMKM, Tangerang Emas, pelatihan keahlian dan kewirausahaan.
Namun demikian, menurut Saeroji program tersebut belum berjalan maksimal. Sebab, angka kemiskinan yang meningkat.
"Sebenarnya itu kurangnya koordinasi yang belum maksimal antar OPD , misalnya Disnaker memberikan pelatihan Sesuai dengan daerah tertentu yang dibutuhkan, nah ini kan mereka kemudian tidak Selesai sampai disana," jelasnya.
Seperti Tangerang Emas, kata dia tak semua masyarakat miskin dapat mengaksesnya. Lalu, pelatihan keahlian yang harus benar-benar dipantau perkembangan setiap peserta.
"Termasuk juga UMKM yang sudah berjalan maka harus didampingi. Pendamping bukan hanya hanya orang-orang yang teoritis, pendamping memang orang lapangan dan sudah terjun di lapangan, jadi bukan orang itu lagi," pungkasnya.