Anies Minta Bantuan ke Pemerintah Pusat, PDIP: Kenapa Baru Sekarang? Kelabakan...
ERA.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mempertanyakan soal dukungan program transformasi Jakarta yang baru sekarang ini dimintakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada pemerintah pusat.
Pasalnya, kata politisi PDI Perjuangan tersebut, delapan program transformasi yang salah satunya berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi, adalah program-program unggulan Anies.
"Kenapa Pak Anies baru sekarang ini meminta bantuan kepada pemerintah pusat? Ke mana saja selama lima tahun memimpin Jakarta? Selama ini pemerintah pusat selalu berniat mendukung program normalisasi lintas provinsi, tetapi Pak Anies yang tidak mau," kata Kenneth, Minggu (18/4/2022).
Hal ini dipertanyakan Kent karena menurut dia sejak awal Anies menjadi gubernur, pemerintah pusat selalu mencoba menjalin komunikasi atau berkolaborasi dalam membenahi permasalahan di Jakarta.
"Sejak Pak Anies memimpin Jakarta, setahu saya dari awal pemerintah pusat selalu ingin berkolaborasi tapi responsnya selalu tidak nyambung dengan pemerintah pusat, selalu mengerjakan program yang nyeleneh dan tidak tepat sasaran, alhasil menjelang jabatan berakhir, Pak Anies malah kelabakan seperti ini," kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.
Kent menilai, selama memimpin Jakarta, Anies belum mengeksekusi program-program unggulannya secara serius, seperti pembebasan lahan untuk kebutuhan normalisasi sungai Ciliwung, sehingga alhasil program normalisasi mandek.
Karena ketidakseriusan tersebut, alokasi APBN berupa anggaran PEN pun tidak terserap, padahal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur mencairkan dana PEN kepada DKI Jakarta sebesar Rp12,5 triliun pada 2020 di mana sebanyak Rp5,297 triliun dialokasikan untuk penanggulangan banjir yang dikerjakan selama tiga tahun dari 2020-2022.
"Anggaran PEN saja enggak mau dieksekusi dengan maksimal, kerjaannya hanya buat narasi saja, kalau hanya buat narasi semua orang bisa, tapi tidak bisa dieksekusi dan tidak terealisasikan. Selain itu Pemprov DKI diketahui lambat dalam menyerap anggaran PEN, mereka mengaku penggunaan dana PEN dari pemerintah pusat cukup kompleks, kan aneh itu," ujarnya.
Seharusnya di awal, pada saat permohonan anggaran PEN tersebut, harus disusun program yang realistis, bukan mengusulkan yang nyeleneh yang tidak realistis.
"Akibatnya jadi berantakan seperti sekarang ini."
Kent juga berharap Anies Baswedan tidak malah melakukan "framing" jika kerja sama dengan pemerintah pusat tidak berjalan dengan baik dalam membenahi problem di Jakarta.
"Jangan sekarang menjelang akhir jabatan meminta bantuan dari pemerintah pusat, dan jangan ujung-ujungnya malah mem-framing menyalahkan pemerintah pusat, seakan-akan permasalahannya berada di pemerintah pusat jika kerjasama tersebut tidak berjalan dengan baik," ucap dia.
Kent menilai pemerintah pusat sudah membuka pintu kolaborasi selebar-lebarnya untuk membantu Jakarta, terlebih rata-rata program daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Anies meminta dukungan pemerintah pusat guna menuntaskan delapan program transformasi Jakarta.
Seperti yang berkaitan dengan normalisasi atau peningkatan kapasitas aliran sungai di wilayah lintas provinsi.
Kemudian mendorong pelaksanaan pembangunan dan peningkatan tanggul laut, "breakwater" dan bangunan pengaman pantai lainnya di Kawasan Pesisir Utara Jakarta.
Selain itu, "masterplan" hulu-hilir juga perlu dimatangkan agar pengendalian banjir dapat terlaksana.
Sementara Anies dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara daring, pada Kamis (14/4), berharap dengan dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat dapat menjadi stimulus percepatan pembangunan.