Pemerintah Batal Cabut Izin Ponpes Shiddiqiyyah, KSP: Ini Pisahkan Perilaku Perorangan dengan Kelembagaan

ERA.id - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko membantah jika instruksi Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pencabutan izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah berlatar belakang politik. Diketahui ponpes di Jombang, Jawa Timur itu tengah menjadi sorotan setelah kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak pemilik Ponpes Shiddiqiyyah yaitu Moch Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi.

"Bukan itu," kata Moeldoko di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).

Menurut Moeldoko, instruksi itu murni atas pertimbangan objektif agar kasus tersebut dibedakan antara dilakukan oleh perorangan dengan kelembagaan. Apalagi, Bechi si pelaku sudah ditahan. Namun di sisi lain ada banyak santri yang tetap memiliki hak untuk memperoleh pendidikan.

"Bagaimana memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan itu sendiri. Saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya tetap berjalan," kata Moeldoko.

Sebelumnya, pemerintah memberikan kembali izin Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang Jawa Timur usai dicabut lantaran kasus dugaan pencabulan.  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan batalnya pencabutan izin tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Menurut dia, presiden berharap agar para santri bisa kembali sekolah.  

"Saya dapat arahan. Tentu saja dalam ambil keputusan harus arahan Presiden toh. Apalagi saya cuma ad interim toh. Itu demi kebaikan siswa-siswa santri yang ada di  sana. Karena itu warga masyarakat jernih lihat masalahnya," jelas Muhadjir kepada wartawan pada Selasa (12/7).

Adapun pada medio 2014, Jokowi pernah mengunjungi Pesantren Shiddiqiyyah. Kehadiran Jokowi itu bertepatan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di mana dirinya berpasangan dengan Jusuf Kalla. Kala itu Jokowi menemui Mukhtar Mu'thi serta pengasuh Pesantren Shiddiqiyah lainnya.