Bukan Tugas Biasa, Pengamat Nilai Mandat Megawati ke Puan untuk Persiapkan Diri Jadi Capres dari PDIP
ERA.id - Mandat khusus yang diberikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk putrinya, Puan Maharani bukan sekadar tugas biasa.
Pengamat politik Hendri Satrio berpendapat tugas tersebut bukan sekadar menjalin komunikasi dengan partai politik lain menjelang Pemilu 2024. Akan tetapi, berisi pesan tersirat agar Puan mempersiapkan diri untuk diusung sebagai calon presiden dari PDIP pada 2024.
Dari sekian banyak calon potensial yang ada di PDIP saat ini, kata dia, Puan yang dinilai paling layak diusung pada Pilpres 2024.
"Apalagi, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyatakan bahwa capres yang dimiliki PDIP harus memiliki garis ideologi yang jelas dan tegas sesuai dengan amanat yang dikeluarkan oleh semangat, visi, dan misi PDIP," tutur Hendri di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (19/7/2022).
Sejak awal, lanjut dia, Megawati memang sudah menyiapkan Puan untuk menjadi pemimpin negeri.
Puan dipupuk karir politiknya oleh Megawati, mulai dari menjabat anggota DPR RI, menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, hingga Ketua DPR RI.
Dengan menugaskan Puan membuka komunikasi ke parpol lain, Megawati dinilai hendak menunjukkan bagaimana kualitas Puan yang kini sudah semakin matang.
"Menurut saya semakin kita bicara langsung dengan Puan Maharani semakin kentara kualitas yang dimiliki oleh beliau," kata pengamat politik dari Universitas Paramadina ini.
Bukan hanya semakin mumpuni, Puan juga dinilai layak diusung sebagai capres karena ia memegang teguh garis ideologi PDIP.
"Jadi yang dilakukan Puan bukan sekadar upaya komunikasi atau lobi-lobi, tapi mempertontonkan jati diri asli PDIP kepada masyarakat melalui parpol lain. Semangat demokrasi yang dipupuk PDIP bisa ditularkan ke partai politik lain melalui sosok Puan," paparnya.
Hendri menilai akan sangat menarik melihat Puan membangun komunikasi dengan partai oposisi, seperti Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pendiri Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini meyakini Puan bisa membuka komunikasi dengan partai oposisi secara cemerlang.
Sebab, Puan pernah mempunyai pengalaman memimpin Fraksi PDIP di DPR RI sebagai oposisi saat Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa.
"Tentunya PDIP pernah menjadi oposisi sehingga tak akan sulit komunikasi Mbak Puan dengan Demokrat dan PKS sehingga akan menarik dan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Sejarah Soekarno yang mempersatukan dibawa Puan Maharani dalam misinya," ujar Hendri.