Tim Editor
ERA.id - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad, meminta pemerintah fokus pembenahan distribusi BBM bersubsidi ketimbang menaikkan harga BBM.
Menurutnya, penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat mampu menunjukkan kelemahan pemerintah distribusi BBM. Disinyalir pula, ada upaya adu domba antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Pertashop atau pom bensin mini alias Pertamini bisa jadi solusi.
“Mestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama daripada menaikkan harga BBM. Kalau begini, semuanya kena imbasnya. Ini namanya kesalahan sebagian orang ditimpakan akibatnya ke semua orang. Ini kurang tepat,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut di Yogyakarta, Senin (5/10).
Senator dari Jogja ini menengarai ketidaktepatan distribusi BBM bersubsidi tak dibenahi pemerintah. “Jangan-jangan ini biarkan, karena setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi. Juga menjadi kecurigaan kita, mengapa harus mengadudomba antara si mampu dan yang tidak mampu,” kata dia.
Untuk itu, Hilmy meminta pemerintah untuk memaksimalkan program Kementerian BUMN berupa Pertashop. Program tersebut direncakan sejak 2020 dengan target 10.000 unit. Namun hingga 2022 baru tercapai sekitar 4.311 Pertashop.
Dengan modal yang tidak terlalu besar sebagaimana SPBU, Pertashop dipandang sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi. Jumlah unitnya juga perlu diperbesar atau bahkan sebanding dengan SPBU yang sudah ada.
“Ini masalah yang sudah ada pemecahannya oleh Kementerian BUMN sebenarnya. Namun tidak dilakukan secara maksimal. Pertashop atau pom mini hanya menjual BBM yang bersubsidi, SPBU hanya yang nonsubsidi. Mobil-mobil tidak akan ngantre di pom mini karena ruangnya kecil. Perbanyak saja jumlahnya seperti jumlah SPBU-SPBU,” usul Katib Syuriah PBNU tersebut.
Selain itu, Hilmy juga melihat distribusi dapat dilakukan lebih tepat melalui aplikasi MyPertamina. Namun ia menyayangkan, aplikasi tersebut baru benar-benar diaktifkan setelah kenaikan harga BBM. Menurutnya, program itu belum dikoordinasikan secara matang.
“Kalau pemerintah mengklaim bahwa aplikasi MyPertamina menjadi solusi agar pendistribusian BBM lebih tepat, semestinya ditunggu dulu hasilnya. Kalau berhasil ya diteruskan, kalau tidak berhasil, cari formula baru. Ini belum ada hasilnya, sudah dinaikkan. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah tidak dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik?” ujar anggota MUI ini.
Ia juga tak sepakat jika konsumsi BBM Indonesia disamakan dengan negara lain. Menurutnya, harga BBM di beberapa negara tinggi karena tingkat konsumsi mereka lebih banyak untuk industri. Sementara masyarakat Indonesia adalah masyarakat agraris dan maritim. Apalagi pendapat perkapita tiap Negara juga berbeda.
Hilmy menyebut mensubsidi rakyat adalah tugas negara yang diamanatkan konstitusi. Menurutnya, patut disayangkan jika defisit APBN harus dibebankan pada rakyat.
“APBN itu digunakan untuk mensejahterkan rakyat. Kalau mensubsidi rakyat dikatakan sebagai pembebanan pada APBN, ini perlu dikoreksi. Itu kan amanat konstitusi tentang sistem perekonomian nasional. Dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat kan sudah membayar pajak,” pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta ini.
Selain itu, menurut dia, subsidi BBM dengan bantuan sosial itu dua hal yang berbeda. Pemahaman bahwa satu subsidi dialihkan ke subsidi lain adalah hal keempat yang perlu dikoreksi.
“Subsidi BBM, subsidi migas, subsidi pendidikan, subsidi kesehatan, dan subsidi-subsidi lainnya, itu tidak saling berhubungan karena ada aturannya masing-masing. Subsidi BBM dikurangi, tidak kemudian menambah subsidi atau bantuan sosial. Apakah bantuan yang diterima masyarakat jumlah semakin besar atau jumlahnya bertambah? Ya, sama saja. Anggarannya sudah disiapkan,” tandasnya.
