Tim Editor
ERA.id - Aktivis Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung di 'Gerakan WNI Menggugat' melakukan aksi mengirim surat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memerintahkan Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM.
Hal ini disampaikan dalam aksi kirim surat ke Megawati di Kantor Pos Besar Yogyakarta, Senin (5/9/2022).
Selain ke Mega, surat juga dikirim ke musisi Iwan Fals, pencipta lagu Galang Rambu Anarki, lagu yang menyebut soal kenaikan BBM dan Jokowi pernah menyatakan suka pada lagu tersebut.
"Kami melaporkan kader PDIP Joko Widodo kepada Ketua Umum PDIP agar Ketua Umum PDIP menjewer Jokowi dalam 7x24 jam agar membatalkan kebijakan ugal-ugalan kenaikan BBM yang jelas-jelas tidak sesuai dengan sikap politik PDIP selama ini yang menolak kenaikan BBM," kata koordinator aksi, Tri Wahyu.
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM ini ugal-ugalan karena diterapkan ketika ambisi proyek IKN dan kereta cepat tetap dijalankan, gaji presiden wapres menteri dan para pejabat termasuk direksi dan komisaris pertamina tidak dipotong.
"Kenaikan BBM juga sejatinya bukan pilihan terakhir karena masih ada alternatif lain yaitu realistis atas ambisi proyek IKN dan kereta cepat juga pemotongan gaji para pejabat termasuk Presiden, Wapres, Menteri, para pejabat lain termasuk direksi dan komisaris Pertamina," ujarnya.
Menurut Tri, PDIP juga pernah menolak kenaikan BBM pada 2013 dulu, yakni dengan menyebut BLT saat itu sebagai uang sogokan ke rakyat saat ada kenaikan BBM.
Dulu Presiden Joko Widodo juga pernah menolak BLT yang menurut Megawati Soekarnoputri adalah tindakan tidak mendidik rakyat karena bikin mental rakyat jadil pengemis.
"Dulu 2014 Joko Widodo menyebut suka lagu Iwan Fals 'Galang Rambu Anarki'. Lagu itu liriknya "BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, mungkin bayi kurang gizi". Jadi kami kirim surat juga ke Iwan Fals," kata dia.
Menurutnya, Jokowi adalah petugas partai PDIP dan hanya takut pada Megawati, sehingga dengan surat ini, gerakan ini berharap Megawati dapat memerintahkan Jokowi untuk membatalkan kenaikan harga BBM.
"Apabila Ketua Umum PDIP tidak menjewer kader PDIP Joko Widodo dalam 7x24 jam atau hingga 12 September 2022 untuk membatalkan kebijakan kenaikan BBM, Gerakan WNI Menggugat akan menyerukan kepada rakyat Indonesia bahwa PDIP bertanggung jawab atas kebijakan ini dan kita akan beri hukuman politik kepada PDIP di pemilu depan," tuturnya
