Tim Editor
ERA.id - Total saldo dana di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah mencapai Rp13,8 triliun. Jumlah itu terdiri dari saldo Pemprov Jateng Rp2,062 triliun dan dana endapan yang belum diserap oleh kabupaten/kota se-Jateng Rp11,7 triliun per 30 November.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memerintahkan agar anggaran tersebut diakselerasi penyerapannya. "Kita sudah mulai ongoing untuk diserap semua karena ternyata dari posisi-posisi seperti itu rasa-rasanya setiap OPD punya waktu, cara, dan kemudian mekanisme sendiri," ujar Ganjar di Semarang, Selasa (6/12/2022).
Ia mengatakan, dari Rp2,062 triliun dana pemprov itu berasal dari berbagai sumber seperti tabungan Pilkada, projek yang belum dibayarkan termasuk sisa uang di RSUD (BLUD) dari penerimaan klaim Covid-19 bulan Desember 2021 dari pemerintah pusat.
"Tentu hari ini pasti sudah berkurang cukup banyak. Bahkan kami sendiri di Pemprov mencoba untuk menginventarisasi satu persatu di antaranya mereka itu yang belum yang mana," katanya.
Ganjar menjelaskan, anggaran yang belum terserap antara lain untuk pembayaran sejumlah DAK Fisik di kabupaten dan OPD. "Jadi sebenarnya tinggal bayar-bayar itu saja. Ini contoh-contoh mempercepat yang nanti biasanya ya itu ngebut di belakang," katanya.
Ganjar memastikan anggaran yang masih mengendap di bank itu bukan disengaja untuk mendapatkan bunga. Maka Ia meminta kepada seluruh jajarannya agar segera membelanjakan anggaran tersebut.
"Kalau ada yang ngendonin duit sengaja mens reanya pengin korupsi, ya tangkap saja. Ini nanti BPK bisa mengaudit, sehingga tidak hanya sekadar keuangannya saja tapi termasuk manajerial dan BPK sudah melakukan iyu," tandasnya.
