Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh daerah terkait organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kadang bergerak menolak investasi di wilayahnya.
Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo dalam perannya sebagai keynote speaker pada webinar dengan tema 'Pemantapan Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum' yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (1/8/2023).
Dalam webinar tersebut, Ganjar Pranowo menyoroti pentingnya pemberdayaan, pelatihan, pengawasan, dan pemantauan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2017.
Ia juga menekankan perlunya deteksi dini melalui Tim Terpadu Pengawasan Ormas, termasuk peran Bin Daerah, kepolisian, dan TNI dalam membentuk early warning system untuk mengantisipasi potensi masalah yang muncul dari ormas.
"Kita lakukan deteksi dini, peran BIN Daerah ini penting. Sehingga ada early warning system. Tentunya ada juga deteksi dan antisipasi dari kepolisian, TNI yang sering blusukan, dan di grup forkopimda ada early warning system," ujar Ganjar.
Meskipun Ganjar Pranowo mengakui bahwa ormas dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, namun ia juga mengakui bahwa terkadang ada ekses yang tidak baik dari aktivitas ormas. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sistem pengaduan dari masyarakat agar permasalahan dapat diatasi dengan cepat.
"Tapi ada satu dua ormas kadang-kadang melampaui. Karena banyak investasi masuk di Jawa Tengah, contohnya kemarin ada (investor) yang mengadu diganggu ormas X. Langsung saya telepon, dekati, ajak bicara apa maunya, representasi perusahaannya, setelah duduk bersama ini persoalan dalam investasi, ekses yang muncul karena akses nya buntu," ujarnya.
Ganjar menegaskan bahwa kekakuan atau hambatan dalam investasi tidak boleh terjadi. Ia berkomitmen untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, dengan memastikan bisnis dan investasi dapat berjalan lancar tanpa terganggu oleh kelompok tertentu.
"Kalau mau bicara soal akses bisnis, akses sumber daya, tapi tidak boleh menghentikan investasinya. Kita harus tegas dan keras kalau sudah ada menganggu ini. Pengawasan harus aktif jangan pasif saja. Pemerintah daerah harus punya intel, ada kursus singkat Intel di Kesbangpol," ujar Ganjar.
