Tim Editor
ERA.id - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyebut negara merugi hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri karena ulah preman berbaju ormas.
"Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red)," kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis (6/2) silam.
Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.
"Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, katering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka," kata dia pula.
Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.
Merespons itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut, perlu diskusi lebih lanjut dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) di sekitar kawasan industri.
“Kalau saya lihatnya perlu ada ini (diskusi) saja, community diskusi yang lebih baik. Kan yang penting dengan investasi ini masuk ini, kan kalau semua lancar, semuanya damai, dan itu kan juga menciptakan lapangan pekerja di situ,” kata Rosan, usai menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Ia menuturkan, sebenarnya dengan adanya investasi yang masuk ke suatu daerah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Hal itu secara tidak langsung bakal menumbuhkan perekonomian daerah. Misalnya, berdirinya restoran atau penginapan, karena masuknya arus investasi di daerah tersebut.
“Bukan hanya menciptakan lapangan pekerja, itu (investasi ke daerah) juga akan menciptakan banyak simpul-simpul ekonomi. Apalagi itu kan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ya. Jadi ada penduduk sekitar, bisa ada mempunyai, misalnya restoran, mempunyai penginapan, yang bisa disewakan pada para pekerja-pekerjanya,” ujarnya pula.
