Tim Editor
ERA.id - Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi mengungkapkan bahwa saksi dari calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, menolak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi di tingkat provinsi yang ditunjukkan hampir di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.
"Saksi paslon 3 di 666 kecamatan se-Jawa Timur tidak menandatangani, kemudian 37 kabupaten/kota saksi yang hadir mewakili paslon nomor 3 itu tidak menandatangani," ujar Aang dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu kemarin.
"Kecuali saksi dari Kabupaten Bangkalan, itu menandatangani, sehingga di tingkat provinsi juga menyatakan hal yang sama," sambungnya.
Kendati demikian, dia tidak menjelaskan lebih lanjut alasan dari saksi Ganjar-Mahfud melakukan hal itu secara masif karena Anggota KPU RI August Mellaz yang memimpin rapat Panel B memintanya agar hemat membacakan detail catatan kejadian khusus.
"Alasannya singkat saja. Detailnya kan sudah tertulis," kata Mellaz.
Sebelumnya, Aang memang cukup detail dalam membacakan catatan kejadian khusus terkait keberatan dari saksi pasangan capres/cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga tak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat provinsi karena merasa banyak kejanggalan yang terjadi.
"Secara prinsip, kawan-kawan pasangan calon nomor 1 keberatan karena merasa seperti yang telah disampaikan sebelumnya dalam formulir keberatan di tingkat kabupaten/kota," tambah Aang.
Menurut saksi Anies-Muhaimin, banyak ditemukan kejanggalan, seperti kesalahan input data angka perolehan suara di banyak tps di beberapa kecamatan hingga kabupaten/kota. Hal ini membuat para saksi meragukan kevalidan data yang ada di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Kedua, para saksi juga berkeberatan dengan kinerja badan pengawas pemilu (bawaslu) yang dinilai tidak menjalankan prinsip kontrolnya dengan baik sebagai badan pengawas untuk melakukan tindakan tegas terhadap laporan kami terhadap adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara, money politics, serta tingginya intimidasi terhadap para saksi tps.
"Yang ketiga, pembiaran yang dilakukan oleh bawaslu atas terjadinya kecurangan yang terjadi di hampir semua daerah pada temuan tersebut ditemukan sendiri oleh pihak bawaslu," pungkasnya.
