Tim Editor
ERA.id - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang berunjukrasa memprotes kebijakan pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor berdasarkan ganjil genap nomor polisi yang pada Juli 2021 ini segera diterapkan berdasarkan keputusan Gubernur Sumsel, Herman Deru untuk menekan angka kasus penularan COVID-19.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seperti Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Universitas IBA, Universitas Tridinanti, dan STIA & P-ADS , di halaman kantor gubernur, Palembang, Jumat (2/7/2021), meminta kebijakan ganjil genap dibatalkan.
Mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa secara damai itu ditemui langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru.
Reza Anggara salah seorang peserta aksi dalam orasinya di hadapan gubernur mengatakan menolak keras Pergub Sumsel yang akan memberlakukan aturan lalu lintas ganjil genap di beberapa titik tertentu yang ada di Kota Palembang.
“Kami menolak keras dengan adanya Pergub tentang masalah ganjil genap, menurut kami itu bukanlah solusi efektif untuk mengurangi penyebaran COVID-19,” ujar mahasiswa.
Orasi tersebut diiringi yel yel mahasiswa dan pembentangan sepanduk yang berisikan tulisan “Pergub Lucu, Sumsel Ngaco”.
Reza menjelaskan, peraturan ganjil genap itu bisa efektif jika dilakukan untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas seperti halnya yang diberlakukan di DKI Jakarta.
“Pergub ini tidak sesuai, apabila pak gubernur membuatnya untuk mengurangi penyebaran COVID-19 di Palembang, karena virus Corona bisa kapan saja dan di mana saja penularannya,” kata dia pula.
Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru ketika menemui rombongan mahasiswa yang melakukan aksi damai itu mengatakan, agar dipahami kebijakan ganjil genap yang ditandatangani kemarin bukanlah Pergub, melainkan keputusan gubernur.
Jika ada hal-hal yang kurang pas atau tidak sesuai dalam aturan yang dimuat dalam keputusan gubernur terkait kebijakan ganjil genap, sewaktu-waktu bisa dibicarakan kembali.
“Saya akan senantiasa menyambut kalian semua, tanpa harus mengajukan proposal atau pun melakukan demo, kita diskusikan dan kita cari solusinya,” ujar gubernur.
