Tim Editor
ERA.id - Sejumlah tokoh masyarakat mengimbau warga Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, untuk menghindari konflik horizontal pascapenetapan status tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini adalah cobaan bukan hanya bagi Bupati, ini juga cobaan bagi kita warga Banjarnegara sehingga jangan memperkeruh dengan tindakan yang menimbulkan konflik lebih luas lagi," kata Pengasuh Pondok Pesantren Tanbihul Ghofilin Banjarnegara KH M Chamzah Chasan dalam keterangan tertulis di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat (3/9/2021) malam.
Oleh karena itu, kata dia, masyarakat diimbau untuk menahan diri dengan tidak saling mengejek antara pihak yang kontra dan pendukung bupati agar terhindar dari konflik horizontal.
Ia mengakui potensi munculnya konflik horizontal cukup besar lantaran masing-masing kubu masih mempertahankan opininya.
Menurut dia, hal tersebut dapat memancing emosional dan menimbulkan konflik yang dapat berujung konflik fisik.
"Kita yang di lapangan paham persis, masyarakat masih terkotak-kotak. Ini sangat rawan kalau disulut, sehingga saya berharap semuanya untuk tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan," katanya menegaskan.
Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tanbihul Ghofilin Banjarnegara Abas Zahrotin mengatakan potensi konflik sangat mungkin terjadi karena polarisasi pro dan kontra terhadap bupati sangat tajam di Banjarnegara. Bahkan, kata dia, masing-masing memiliki pendukung yang tidak sedikit.
Dalam hal ini, dia mencontohkan kelompok pro Bupati Banjarnegara itu didukung masyarakat yang merasa dibantu pemerintah karena jalan-jalan di desa halus.
"Mereka tidak peduli soal kasus apa pun, yang mereka tahu berterima kasih kepada bupati karena jalannya halus. Di sisi lain, kekuatan kontra merasa menang meskipun kasusnya belum inkrah," kata alumni Studi Agama dan Resolusi Konflik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu.
Ia mengatakan dalam penanganan konflik semacam itu dapat dibagi dalam dua penyelesaian, yakni penyelesaian pertama menggunakan pendekatan hukum yang saat sekarang telah ditangani KPK. Menurut dia, intervensi masyarakat dalam hal ini telah diatur secara yuridis.
"Sementara untuk membendung potensi konflik horizontal, kekuatan yang dibangun adalah melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat. Oleh karena masyarakat Banjarnegara itu religius, maka peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meredam potensi konflik sebelum itu terjadi," kata kandidat doktor Studi Islam itu.
Seperti diwartakan, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.
"Setelah KPK melakukan penyelidikan maka kami tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kami tingkatkan melakukan penyidikan dan malam hari ini, kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan dua orang tersangka antara lain atas nama BS dan dan KA (Kedy Afandi/pihak swasta)," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9) malam.
Diketahui, Kedy adalah orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi.
Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 3 September 2021 sampai 22 September 2021.
Tersangka Budhi ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK), Jakarta dan Kedy ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta.
