Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat dengan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Senin (6/9), setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditangkap KPK karena dugaan kasus korupsi. Ganjar meminta pemkab menghentikan praktik korupsi dan mengaktifkan media sosial (medsos).
Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar langsung disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah ngobrol sebentar secara tertutup, Ganjar kemudian menggelar rapat terbuka di Pendopo Banjarnegara yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Dalam rapat itu, Ganjar meminta semua pejabat tetap melayani masyarakat. Peristiwa penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK tidak boleh mengganggu pelayanan pada masyarakat.
Selain itu, Ganjar juga meminta seluruh pejabat Banjarnegara untuk berubah. Penangkapan Budhi terkait dugaan korupsi pengadaan di dinas harus menjadi momentum untuk mereformasi diri.
"Apakah panjenengan (anda) siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli, gratifikasi, dan korupsi. Setuju apa tidak?" tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu.
Semuanya pun serentak menjawab setuju. "Baik, kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara!" ucapnya.
Ditemui usai acara, Ganjar mengatakan kedatangannya kali ini untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tidak boleh terganggu. Selain itu, penunjukan pelaksana harian Bupati juga sudah ditandatangani.
"Suratnya sudah saya tandatangani, sehingga Pak Wakil Bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah. Saat awal kejadian ini, saya sudah telepon Pak Wakil Bupati dan responsnya bagus," katanya.
Ganjar mengatakan penangkapan Bupati Banjarnegara harus menjadi momentum pejabat dan seluruh ASN untuk mereformasi diri. Dalam arahannya, Ganjar juga sudah memberi petunjuk dan langkah-langkah agar Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa mendatang.
"Ayo politik anggarannya didigitalkan. Kalau sulit, nanti kita dampingi. Semua harus elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib, termasuk DPRD-nya," jelasnya.
Ganjar juga meminta unit pengendali gratifikasi harus dikelola. Selain itu, ia juga mengusulkan agar menggandeng KPK dalam untuk melakukan supervisi pencegahan korupsi di Banjarnegara.
"Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk me-reform diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah, dan cepat. Di dalam harus transparan, akuntabel, dan berintegritas. Sikat semua pungli. Enggak boleh ada lagi setoran-setoran," tegasnya.
Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi.
"Saya juga meminta agar medsosnya diaktifkan, supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini enggak aktif. Hanya BPBD-nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital. Kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri," pungkasnya.
