Tim Editor
ERA.id - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah memperhatikan masyarakat kurang mampu yang tidak tersentuh bansos, seperti bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng dan bantuan pangan non tunai (BPNT).
"Saya sedih, ketika ada masyarakat yang kondisi tidak mampu, kanan-kirinya tetangga dapat bantuan, tapi yang bersangkutan tidak dapat bantuan," ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, Minggu (24/4/2022).
Pernyataan Reni tersebut menyusul adanya keluhan dari salah satu warga MBR di wilayah Kejawan Putih Tambak Surabaya, Endang Fajarianty. Janda berumur 70 tahun tersebut membutuhkan uluran bantuan.
"Indras, anak dari Bu Endang, yang mengirimkan pesan kepada saya melalui DM Instagram," ujar dia.
Indras menceritakan bahwa sejak 2021 bantuan baik program keluarga harapan (PKH) maupun BPNT sudah tidak lagi tersalurkan.
Dia pun mengeluhkan hal itu lantaran ibunya merupakan MBR yang tidak mendapat bantuan, sementara tetangga lain yang dianggap lebih berkecukupan menerima.
Reni yang menerima aduan warga tersebut lalu menyambangi kediaman Endang yang tinggal di rumah kost di daerah Tegal Mulyorejo Baru, Kejawan Putih Tambak, Surabaya pada Jumat (23/4).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lantas menyayangkan kejadian yang dialami Endang dan merasa iba serta berempati dengan kesulitan yang dialami warga dengan kondisi demikian.
Pada kesempatan ini, Reni turut menyinggung terkait program penyaluran bantuan pemerintah perihal BLT minyak goreng senilai Rp300 ribu dan pencairan BPNT kepada warga yang membutuhkan.
"Saya mengapresiasi karena dalam kondisi sulit masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat," kata dia.
Bantuan BLT minyak goreng untuk tiga bulan (April, Mei, dan Juni) kepada masyarakat dengan kriteria penerima tersebut, digulirkan pemerintah menyikapi tingginya harga minyak goreng di pasaran.
Meski begitu, Reni mengatakan kondisi yang dialami bu Endang ini menjadi contoh bahwa program pemerintah masih perlu dibenahi.
"Fakta di lapangan, saya masih menemukan pengaduan warga tidak mampu, lansia seperti bu Endang, yang tidak mendapatkan bantuan," ujar dia.
Menanggapi hal ini, Reni menekankan bahwa warga MBR yang tidak mendapat bantuan BLT minyak goreng dan BPNT mengalami kendala agar perlu mendapat perhatian atau intervensi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
"Pemkot bisa mengoptimalkan bantuan CSR yang ada atau dari Baznas Surabaya dan sumber dana lain yang bisa digunakan sesuai aturan," kata Reni.
Menurut penuturan Indras, warga yang sudah cair bantuannya menerima sejumlah 15 kg beras, 1 kg telur, dan uang nominal Rp1,2 juta. Lantas dia menyesalkan bantuan tersebut tidak terjangkau oleh ibunya yang tengah membutuhkan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin sebelumnya mengatakan, penyaluran BLT minyak goreng di Surabaya mencapai 98,26 persen atau 83.845 keluarga penerima bantuan (KPM) dari jumlah total 85.328 KPM.
Menurut dia, ada beberapa yang tidak tersalur itu dikarenakan data orangnya meninggal, kemudian ada yang tidak ditemukan.
Meski demikian, Anna mengatakan, hingga saat ini PT. Pos Indonesia terus menyelesaikan penyaluran BLT minyak goreng sebelum Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Bahkan, bagi KPM yang tidak bisa ambil ke kantor, petugas PT. Pos Indonesia bersama pihak kelurahan akan mendatangi rumah warga.
