Dipimpin Menko Polhukam, Pemerintah Sita Lapangan Golf dan Hotel di Kabupaten Bogor Senilai Rp2 Triliun

| 22 Jun 2022 16:05
Dipimpin Menko Polhukam, Pemerintah Sita Lapangan Golf dan Hotel di Kabupaten Bogor Senilai Rp2 Triliun
Mahfud MD saat menyita aset BLBI (Diman Sutini/era.id)

ERA.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memimpin penyitaan aset obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di wilayah Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Rabu (22/6/22).

"Hari ini kita menyita lagi, aset Bogor Raya terkait obligor Bank Asia Pasific, atas nama Setiawan Haryono-Hendrawan Haryono dan pihak-pihak lain yang terafiliasi berupa tanah dan bangunan," kata Mahfud di lokasi.

Dalam penyitaan tersebut,Mahfud bersama Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menyita 89 hektar tanah berikut satu lapangan golf dan dua bangunan hotel bernama Novotel dan Ibis Style.

Penyitaan aset-aset tersebut diperkirakan nilainya mencapai Rp2 triliun.

Meski disita, Mahfud memastikan jika aktivitas perekonomian di Bogor Raya Golf tetap berjalan seperti biasa. Tapi, pengelolaannya tak lagi dilakukan oleh PT Bogor Raya Development, melainkan oleh pemerintah melalui Satgas.

"PT Bogor Raya Development ini banyak kegiatan ekonomi kemasyarakatan, itu terus silakan beroperasi tetapi di bawah pengelolaan negara, tidak lagi PT Bogor Raya Development," jelas Mahfud.

Penyitaan aset di area Bogor Raya Golf penambahan perolehan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI menjadi 22 juta meter persegi lahan yang jika dirupiahkan senilai Rp22,6 triliun.

"Saya berharap sesudah ini Satgas BLBI melanjutkan langkah-langkah berikutnya, sehingga kita sampai tahun 2023 selesai.  Bagi yang sekarang sudah dipanggil supaya menyiapkan diri dengan seluruh data yang tersedia, sehingga nanti kita melakukan eksekusi," ujarnya.

Mahfud menyadari, akan ada protes dan gugatan setelah melakukan penyitaan sejumlah aset. Namun menurutnya, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI siap beradu argumen di jalur hukum.

"Pokoknya kita sudah 24 tahun membiarkan hutang dan selalu berhutang. Sekarang tidak mau berdebat, sita, kalau tidak puas ada jalur hukum. Ini berlarut-larut karena kita melayani berdebat, lalu kita mulai kehilangan banyak aset. Nanti debatnya debat hukum aja di forum yang tepat," kata Mahfud.

Sekedar informasi, agenda penyitaan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI Rionald Silaban yang juga Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta beberapa pejabat daerah Kabupaten Bogor.

Rekomendasi