Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) untuk berperan serta dalam pemantauan laju inflasi. Pasalnya hal ini diperlukan agar kondisi perekonomian dapat terkendali.
Hal ini disampaikan Ganjar usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPPU di Alila Hotel, Solo, Kamis (14/7/2022). Ia mengatakan saat ini inflasi di dunia terus merangkak naik, kecuali negara Tiongkok yang hanya di angka 2,1 persen.
”Di dunia luar ini inflasi sedang gede banget, gede banget. Kecuali di Tiongkok yang hanya 2,1 persen. Indonesia juga sudah allert. Sudah merah,” kata Ganjar.
Untuk itu ia mengingatkan agar mulai saat ini masyarakat dan pemerintah mulai menyiapkan reaksi dan respon terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Terutama untuk kenaikan harga komoditas volatile food seperti bawang merah dan cabai.
”Makanya on going akan kami lakukan operasi pasar,” katanya.
Komoditas lainnya yang diwaspadai yakni administered price atau barang komoditas yang dipengaruhi oleh kebijakan administratif. ”Seperti BBM dan gas, kita harus siap-siap karena pasti meningkatkan inflasi. Nggak tau nanti transportasi terganggu atau enggak. Tapi kita harus siap-siap,” katanya.
Untuk itu menurutnya perlu ada pengendalian, salah satunya melalui KPPU. Sebab KPPU memiliki data dan laporan yang bisa dianalisa. Dengan analisis data yang baik, maka umpan balik yang diberikan oleh pemerintah juga baik dan kebijakan bisa direview.
”Dia punya data sign dan data ini bisa kita analisis agar ada feedback ke kami. Kalau datanya bagus, feedback ke kami baik maka kebijakan bisa direview. Sehingga treatment bisa diberikan dengan lebih baik untuk ekonomi bisa bangkit,” katanya.
Senada, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan saat ini Pemkot Surakarta terus menggenjot pemulihan ekonomi, salah satunya dengan mengembangkan sektor UMKM.
Ia menceritakan beberapa waktu lalu membawa sejumlah produk UMKM untuk pameran di Paris dan dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan serupa di Korea Selatan.
"Kemarin kami berangkat dengan keterbatasan, anggaran banyak disupport swasta. Nanti di Korea siapa tahu pemprov, KPPU bisa ikut support. Dengan demikian, akan makin banyak UMKM yang bisa kami berangkatkan," katanya.
