Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turun tangan menyelamatkan 54 WNI yang diduga disekap dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Sepuluh di antara mereka adalah warga Jateng.
"Saya minta agar KBRI turun, Kemlu turun, kemudian Disnakertrans (Dinas Tenaga Kerja dna Transmigrasi), kita mendampingi," kata Ganjar di Kabupaten Pemalang, Kamis (28/7).
Sejak mendapatkan laporan terkait dugaan penyekapan WNI di Kamboja, Ganjar meminta Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI.
"Alhamdulillah Disnaker kita sudah komunikasi dengan Kemlu. Saya juga komunikasi terus sejak tadi malam sampai hari ini," ujar Ganjar.
Berdasarkan laporan yang didapatkan Ganjar, ada kekerasan yang diterima oleh WNI yang diduga disekap dan menjadi korban TPPO di Kamboja.
Informasi itu didapat dari warga yang mewakili para WNI yang diduga disekap. Untuk itu Ganjar dengan tegas agar seluruh WNI segera diselamatkan.
"Segera kita tolong mereka agar tidak ada kekerasan. Sampai dengan tadi pagi dia menyampaikan ada kekerasan di sana," katanya.
Ganjar menegaskan jika Kemlu dan KBRI tidak segera mengambil tindakan, ia akan menghubungi langsung instansi terkait. Sebab ini menyangkut keselamatan rakyat Indonesia.
"Saya minta hari ini juga Disnakertrans kita komunikasi terus dengan Kemlu bagian perlindungan tenaga kerja untuk segera ambil tindakan sekarang. Saya minta untuk di-resque, jadi kalau tidak nanti saya akan telepon," tegas Ganjar.
Dugaan penyekapan dan perdagangan orang tersebut terbongkar setelah salah seorang warganet mengadu di akun Instagram Ganjar Pranowo.
Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Ganjar dengan meminta Disnakertrans mengecek kebenaran informasi tersebut. Informasi awal, puluhan orang tersebut direkrut untuk bekerja sebagai operator call center dan bagian keuangan.
"Jadi, langsung kami tindaklanjuti laporan itu dan mendapat informasi dari WNI atas nama Mohammad Effendy. Dia mewakili 54 WNI yang bekerja di Negara Kamboja yang diduga mengalami penipuan penempatan tenaga kerja dan diduga juga terjadi tindakan perdagangan orang (TPPO)," kata Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari.
Ia menjelaskan dalam rombongan tersebut ada sejumlah warga Jateng. Ia juga mendapat informasi sepanjang 2022 ini sudah ada kasus serupa di Kamboja pada 260 WNI.
"Yang dari Jateng 10 orang. Kami update terus dan komunikasi untuk memastikan mereka aman," kata dia.
Sakina menjelaskan saat ini koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Kamboja masih terus dilakukan. Informasi terakhir KBRI telah bekerja sama dengan kepolisian Kamboja untuk membebaskan 54 WNI tersebut.
