Tim Editor
ERA.id - Kepala Jaksa Pengadilan Pidana Internasional (ICC) Karim Khan meminta Israel untuk tidak menghambat bantuan kemanusiaan yang dikirimkan ke Gaza. ICC memperingati perbuatan itu bisa dimintai pertanggung jawaban secara pidana.
Dalam pernyataan video yang diposting di X, Khan memperingatkan bahwa pembatasan hak-hak tersebut dapat menimbulkan “tanggung jawab pidana” berdasarkan Statuta Roma. Khan menilai seharusnya bantuan kemanusiaan tidak dihalangi.
“Seharusnya tidak ada hambatan bagi pasokan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak, perempuan dan laki-laki, warga sipil,” kata Khan dalam video di X, dikutip Al Jazeera, Senin (30/10/2023).
Khan mengatakan warga Palestina tidak bersalah atas konflik yang terjadi. Ia menyebut warga Palestina memiliki hak untuk mendapat bantuan yang sudah diatur dalam hukum kemanusiaan internasional.
“Mereka tidak bersalah, mereka mempunyai hak berdasarkan hukum kemanusiaan internasional. Hak-hak ini merupakan bagian dari Konvensi Jenewa, dan bahkan menimbulkan tanggung jawab pidana ketika hak-hak ini dibatasi berdasarkan Statuta Roma,” tegasnya.
Jaksa juga mengatakan dia berharap untuk mengunjungi Jalur Gaza dan Israel ketika dia berada di wilayah tersebut, karena “kantornya bertekad untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipertahankan sedapat mungkin dan di mana pun kami memiliki yurisdiksi”.
Pasokan bantuan ke Gaza sangat terbatas sejak Israel mulai membombardir daerah kantong Palestina yang padat penduduknya pada tanggal 7 Oktober setelah serangan mematikan Hamas.
Tak lama kemudian, Israel memberlakukan blokade total terhadap wilayah tersebut, memutus pasokan listrik, air, dan makanan bagi penduduknya.
Awal pekan ini, Oxfam mengatakan Israel menggunakan “kelaparan sebagai senjata perang” di Gaza, dan mencatat bahwa sejak perang dimulai, Gaza hanya menerima 2 persen dari makanan yang biasanya dikirimkan.
Truk-truk bantuan mulai mengalir ke Jalur Gaza dari perbatasan Rafah dengan Mesir pada tanggal 21 Oktober, namun lembaga-lembaga bantuan menyebut hal itu sebagai “setetes air di lautan”.
Mengenai pembatasan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, Khan mengatakan pengadilan sedang melakukan “penyelidikan aktif” sehubungan dengan “kejahatan yang diduga dilakukan di Israel pada tanggal 7 Oktober, dan juga sehubungan dengan Gaza dan Tepi Barat di yurisdiksi kami, sejak tahun 2014”.
“Kami secara independen melihat situasi di Palestina, kami melihat kejadian di Israel dan tuduhan bahwa warga negara Palestina juga melakukan kejahatan,” kata Khan.
Setidaknya 8.005 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak perang dimulai. Di Israel, lebih dari 1.400 orang tewas, sebagian besar akibat serangan Hamas pada 7 Oktober.
Israel, yang bukan anggota ICC, sebelumnya telah menolak yurisdiksi pengadilan tersebut dan tidak secara resmi terlibat dengan pengadilan tersebut.
Statuta Roma yang merupakan pendiri ICC memberikan kewenangan hukum untuk menyelidiki dugaan kejahatan di wilayah negara anggotanya atau yang dilakukan oleh warga negara mereka, ketika otoritas dalam negeri “tidak mau atau tidak mampu” melakukan hal tersebut.
Pada tanggal 10 Oktober, kantor kejaksaan ICC mengatakan mandatnya berlaku untuk potensi kejahatan yang dilakukan dalam konflik saat ini.
