Tim Editor
ERA.id - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov membantah Moskow dan Kiev akan mengadakan pembicaraan damai langsung di Jenewa. Lavrov justru menyinggung negara-negara barat yang memprovokasi Ukraina untuk terus melakukan serangan.
"Ukraina tidak berhak memutuskan kapan harus mulai membicarakan secara serius mengenai kondisi realistis guna mengakhiri konflik ini," kata dia dalam konferensi pers di Moskow, dikutip Antara, Jumat (19/1/2024).
"Penting sekali membahas kondisi-kondisi untuk mengakhiri konflik di Ukraina bersama Barat, namun negara-negara Barat tidak tertarik pada soal ini. Mereka sama sekali tak membahas penyelesaian konflik," singgungnya.
Dia menegaskan Barat hanya mengenal gagasan gencatan senjata guna memberi kesempatan kepada Ukraina untuk mempersenjatai kembali. Menurut Lavrov, konflik tersebut seharusnya sudah bisa diselesaikan beberapa tahun lalu tetapi Barat "tak membolehkannya".
"Sebaliknya Barat malah mendorong Ukraina agar semakin agresif melancarkan serangan ke dalam wilayah Rusia," ujarnya.
Lavrov juga mengkritik militer Ukraina karena menempatkan sistem pertahanan udara di daerah pemukiman sehingga warga sipil menjadi tamengnya. Bahkan hal itu disebut Lavrov terjadi terus-menerus.
Lavrov menegaskan tentara Rusia berkomitmen menghormati norma-norma kemanusiaan internasional dan "hanya menggunakan senjata presisi tinggi untuk membidik sasaran-sasaran militer." Dia mengatakan pengalaman di Afganistan, Irak dan Libya membuatnya beranggapan Ukraina juga akan mengalami nasib yang sama.
Lalu, kata Lavrov, retorika-retorika negara-negara Barat telah berubah, dengan berganti dari mendukung Kiev "selama diperlukan," menjadi mendukung "selama memungkinkan."
Lavrov mengecam mereka yang menyebut Ukraina menjunjung nilai-nilai demokrasi karena faktnya mereka menganiaya lawan politik, kelompok etnis, dan institusi keagamaan, sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menolak menggelar pemilu pada akhir masa jabatannya tahun ini.
Dia juga menegaskan "operasi militer khusus" telah menyatukan rakyat Rusia, sementara aktivitas industri meningkat drastis meski dijatuhi sanksi.
Lavrov juga mengutip kalimat mantan presiden Ceko Vaclav Klaus yang menyatakan konflik di Ukraina dimulai pada 2008 ketika NATO membuka pintu bagi Ukraina.
