Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Jepang mendeteksi kebocoran informasi diplomatik setelah serangan siber China yang terjadi di Kementerian Luar Negeri pada 2020 lalu. Pemerintah Jepang pun langsung menghubungi Amerika Serikat untuk membahas masalah tersebut.
Seorang sumber di pemerintahan Jepang membenarkan adanya kebocoran informasi tersebut dalam skala besar, yang terjadi saat berada di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe. Disebutkan pemerintah langsung mengadakan diskusi dengan AS untuk membahas kebocoran tersebut.
"Tokyo dan Washington membahas tindakan balasan setelah kebocoran telegram diplomatik itu, yang merupakan dokumen yang sangat rahasia yang dipertukarkan setiap hari antara kementerian dan misi diplomatik di luar negeri," kata sumber pemerintah Jepang itu, dikutip Kyodo News, Senin (5/2/2024).
Meski berhasil mendeteksi kebocoran akibat serangan siber China, data tersebut belum menyebar ke publik. Disebutkan bahwa kebocoran telegram diplomatik itu dikirim melalui Jaringan Pribadi Virtual Protokol Internet terenkripsi, atau IP - VPN. Penggunaan jaringan semacam ini sangat penting untuk mentransfer data sensitif.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan pada konferensi pers bahwa pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida belum mengonfirmasi bahwa informasi rahasia Kementerian Luar Negeri telah diakses melalui serangan siber.
"Kementerian secara rutin bekerja untuk menjaga dan memperkuat keamanan dunia maya," ujar Hayashi.
Jepang tertinggal di belakang negara-negara maju lainnya dalam pengembangan pertahanan keamanan sibernya. Hal itu menyebabkan kekhawatiran besar bagi negara sekutu keamanan dekatnya, Amerika Serikat.
Washington telah mendesak Tokyo untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber Jepang. Dalam Strategi Keamanan Nasional yang diperbarui belum lama ini, Pemerintah Jepang berjanji untuk memperkenalkan "pertahanan siber aktif" untuk menghilangkan terlebih dahulu kemungkinan serangan siber serius yang dapat mengancam keamanan nasional dan infrastruktur penting.
Namun, rancangan undang-undang (RUU) untuk menerapkan pendekatan yang lebih aktif terhadap pertahanan dunia maya belum diajukan ke parlemen. Hal ini karena diskusi tentang masalah tersebut terhenti, dengan kekhawatiran bahwa langkah seperti itu dapat melanggar jaminan Konstitusi negara tentang kerahasiaan komunikasi.
Di antara kantor-kantor pemerintah lainnya yang telah mengalami serangan dunia maya, Badan Eksplorasi Antariksa Jepang kemungkinan menjadi sasaran serangan tahun lalu, tetapi tidak ada informasi sensitif tentang roket atau satelit yang diakses.
Pada Agustus 2023, Pusat Kesiapan dan Strategi Insiden Nasional untuk Keamanan Siber pemerintah mengatakan bahwa mereka menemukan bahwa alamat email dan informasi lainnya mungkin telah bocor sebagai akibat dari akses eksternal yang tidak sah.
