Konflik Geng Bersenjata Haiti, PBB: Layanan Kesehatan Nyaris Lumpuh

| 08 Mar 2024 13:00
Konflik Geng Bersenjata Haiti, PBB: Layanan Kesehatan Nyaris Lumpuh
Layanan kesehatan haiti (Era.id/Luthfia)

ERA.id - Badan urusan kemanusiaan PBB memperingati kondisi mencekam yang terjadi di Haiti pasca geng bersenjata membuat kericuhan. PBB menyebut layanan kesehatan di negara itu nyaris lumpuh.

Sejak geng bersenjata melakukan serangan dan membebaskan ribuan tahanan di penjara, kondisi Haiti semakin mencekam. PBB mengatakan layanan kesehatan di Haiti nyaris runtuh dengan kondisi kekurangan staf, peralatan, tempat tidur, obat-obatan serta darah untuk merawat pasien yang terkena luka tembak.

"Dua lusin truk yang membawa peralatan penting, pasokan medis dan makanan terjebak di pelabuhan ibu kota," menurut Program Pangan Dunia (WFP) PBB, yang mengatakan pihaknya telah menghentikan layanan transportasi lautnya, dengan alasan “ketidakamanan.”

Layanan transportasi laut WFP yang kini ditangguhkan, saat ini merupakan satu-satunya sarana transportasi makanan dan pasokan medis untuk organisasi kemanusiaan dan pembangunan dari Port-au-Prince ke wilayah lain di negara tersebut.

Media lokal melaporkan bahwa orang-orang bersenjata telah masuk ke pelabuhan kargo utama ibu kota, CPS, dan menjarah kontainer. Dalam sebuah pernyataan, CPS mengatakan pihaknya telah menjadi sasaran “sabotase dan vandalisme jahat,” yang memaksanya untuk menghentikan layanannya.

Pihak berwenang pertama kali mengumumkan keadaan darurat pada hari Minggu (3/3/2024) setelah pertempuran meningkat, narapidana dikeluarkan dari penjara oleh geng bersenjata, dan diperkirakan puluhan ribu orang mengungsi ketika Perdana Menteri Ariel Henry berada di Kenya.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri Brian Nichols di Washington mengatakan Henry, yang berada di Puerto Rico sejak Selasa, berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melalui telepon pada hari Kamis (7/3/2024).

"Blinken berbicara dengan Henry tentang kebutuhan mendesak untuk mempercepat transisi menuju pemerintahan yang lebih luas dan inklusif,” kata Nichols, dikutip Reuters, Jumat (8/3/2024).

Perdana menteri diduga tidak mampu atau tidak mau kembali ke Port-au-Prince, tempat baku tembak terjadi di sekitar pusat transportasi utama, termasuk bandara internasional.

Keadaan darurat di Departemen Ouest, ibu kota ibu kota, akan diperpanjang hingga 3 April, dengan jam malam setiap malam hingga 11 Maret, menurut deklarasi yang dimuat dalam lembaran negara Karibia.

Pemerintah mengatakan hal ini dilakukan untuk menegakkan kembali ketertiban dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengambil kembali kendali situasi.

"Keadaan darurat melarang semua protes publik, siang dan malam, dan memungkinkan pasukan keamanan menggunakan semua cara hukum yang mereka miliki untuk menegakkan jam malam dan menangkap mereka yang melanggarnya," kata pemerintah.

Di Port-au-Prince pada hari Kamis, api membakar gudang makanan yang dijarah dan mobil-mobil yang terbakar berjajar di jalan-jalan. Dengan ditutupnya pompa bensin, masyarakat membeli bensin untuk kendaraan mereka dari pedagang kaki lima dengan wadah plastik.

Kelompok bantuan Medecins Sans Frontieres (MSF, atau Doctors Without Borders) mengatakan bahwa mereka memperkirakan setidaknya 2.300 orang telah terbunuh dalam kekerasan pada tahun 2023 di lingkungan Port-au-Prince di Cite Soleil saja, yang merupakan rumah bagi 9 persen dari total populasi ibu kota.

“Kemungkinan besar skala kekerasan yang sebenarnya jauh lebih tinggi,” kata MSF.

Rekomendasi