Juru Bicara Israel Mengundurkan Diri Usai Kritik Menlu AS

| 01 Apr 2024 10:30
Juru Bicara Israel Mengundurkan Diri Usai Kritik Menlu AS
Bendera Israel dan Amerika Serikat. (Wikimedia Commons)

ERA.id - Juru bicara pemerintah Israel Eylon Levy mengundurkan diri di tengah kegaduhan akibat kritikannya terhadap Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron.

Pengunduran diri Levy terjadi tiga pekan setelah dia diskors menyusul keberatan Kementerian Luar Negeri Inggris tentang cuitan yang menanggapi pernyataan Cameron soal bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Di akun X miliknya, Levy mengubah biodatanya menjadi “Mantan Juru Bicara Pemerintah Israel”.

"Kita tak perlu menjadi juru bicara untuk berbicara mewakili Israel,” katanya, Minggu (31/3/2024).

Sebelumnya, pada 8 Maret Cameron mengatakan, “Kami terus mendesak Israel agar mengizinkan lebih banyak truk masuk ke Gaza sebagai cara tercepat untuk menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.”

Jubir Israel itu lantas menanggapi pernyataan Cameron di X dengan mengatakan, “Saya harap Anda (Menteri Inggris Cameron) juga menyadari bahwa TIDAK ada batasan masuk untuk makanan, air, obat-obatan, atau perlengkapan pengungsian ke Gaza."

“Tes kami. Datangkan 100 truk lagi setiap hari ke Kerem Shalom dan kami akan mengizinkannya,” tambah Levy.

Saat wawancara dengan The Times of Israel pada Minggu, Levy mengaku merasa sulit untuk percaya bahwa penangguhan dirinya berkaitan dengan cuitan David Cameron.

Pengunduran Levy terjadi ketika Israel melanjutkan serangan-serangannya di Jalur Gaza usai serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di pihak Israel.

Sejak itu, nyaris 32.800 warga Palestina terbunuh dan 75.300 lainnya terluka akibat kehancuran massal dan krisis kebutuhan pokok.

Israel melakukan pengepungan yang melumpuhkan Jalur Gaza hingga menyebabkan penduduk Gaza, khususnya di wilayah Gaza utara, berada di ambang kelaparan.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza terpaksa mengungsi di tengah krisis makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah kantong tersebut telah rusak atau hancur, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Rekomendasi